SULAWESI TENGAH — Pemerintah bergerak cepat melakukan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah. Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu, Prabowo mengungkapkan bahwa dari total sekitar 1.000 BUMN, lebih dari 200 perusahaan sudah ditutup.
"Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," kata Prabowo sambil bertanya langsung kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria.
Proses pemangkasan ini ditargetkan selesai dalam tahun ini. "Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," tegasnya.
Beban Gaji Direksi dan Komisaris yang Menguras Uang Negara
Alasan utama di balik kebijakan ini adalah besarnya beban organisasi yang harus ditanggung negara. Prabowo menyoroti jumlah direksi dan komisaris yang berlipat ganda di setiap perusahaan yang tidak produktif.
"750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," ujar Prabowo.
Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan upaya efisiensi pengelolaan perusahaan negara. Dengan jumlah perusahaan yang lebih sedikit, pemerintah berharap pengawasan dan tata kelola bisa lebih ketat dan transparan.
Laba BUMN Mulai Membaik, Riset Jadi Prioritas Berikutnya
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menanggapi usulan para akademisi agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba untuk riset dan inovasi. Ia menilai usulan itu baik, tetapi menekankan perusahaan harus menghasilkan laba terlebih dahulu.
"Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba," ungkapnya.
Dengan target penyelesaian penataan dalam dua tahun ke depan, pemerintah optimistis BUMN yang tersisa nantinya benar-benar sehat secara finansial dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi rakyat, bukan lagi menjadi beban anggaran negara.
