PALU — Gufran Ahmad resmi memimpin Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tengah untuk periode 2026–2031 setelah dilantik pada Rabu (16/9/2026). Dalam sambutan pertamanya, ia menyoroti posisi daerah yang kaya sumber daya alam namun berisiko membuat pelaku usaha setempat hanya jadi penonton.
Menurut Gufran, Sulawesi Tengah punya modal besar menjadi poros baru ekonomi Indonesia. Kekayaan alam dan posisi geografis strategis disebutnya sebagai peluang yang harus dikelola agar memberi nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.
Ia mengingatkan pertumbuhan investasi dan industri tidak boleh berjalan tanpa keberpihakan pada pengusaha lokal. "Jangan sampai Sulawesi Tengah hanya menjadi tempat sumber daya alam berada, industri berdiri dan investasi masuk, sementara pengusaha lokal hanya menjadi pembeli cadangan," tegas Gufran dalam sambutannya.
Pengusaha Lokal Diminta Masuk Rantai Pasok Industri
Gufran menempatkan pengusaha daerah sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung. Mereka harus punya kesempatan menjadi mitra industri dan masuk dalam rantai pasok, sementara UMKM memperoleh akses pasar yang lebih luas.
Tenaga kerja lokal juga diminta mendapat kesempatan kerja sekaligus peningkatan kompetensi. "Sulawesi Tengah adalah negeri yang kaya. Negeri yang kaya harus menjadi negeri yang berdaya," katanya.
KADIN Sulawesi Tengah tetap mendukung investasi dari luar daerah maupun luar negeri. Investasi dibutuhkan untuk menghadirkan modal, teknologi, pengalaman, jaringan pasar, dan kolaborasi dengan dunia usaha.
Investor Tumbuh, Pengusaha Lokal Diminta Tumbuh Bersama
Gufran menekankan investasi mesti dibangun dalam ekosistem ekonomi yang memungkinkan pengusaha lokal ikut berkembang. "Investor tumbuh, industri berkembang, tetapi pada saat yang sama pengusaha lokal juga harus tumbuh bersama. UMKM mendapatkan peluang, tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan dan daerah memperoleh nilai tambah yang semakin besar," ujarnya.
Keberpihakan terhadap pengusaha lokal, kata dia, bukan berarti menutup pintu bagi pengusaha dari luar. Kebijakan itu harus dimaknai sebagai upaya memastikan adanya kesempatan yang adil bagi pelaku usaha untuk bersaing.
Kesempatan tersebut tetap harus diikuti kesiapan dunia usaha lokal. "Kalau kita ingin menjadi mitra industri, kita harus kompeten. Kalau ingin masuk rantai pasok, kita harus memenuhi standar. Kalau kita ingin mendapatkan kepercayaan investor, kita harus profesional dan memiliki tata kelola yang baik," tegasnya.
KADIN Diminta Jadi Jembatan, Bukan Organisasi Seremonial
Dalam kepemimpinannya lima tahun ke depan, Gufran ingin mengubah cara pandang terhadap peran KADIN di daerah. Ia menegaskan KADIN tidak boleh hanya hadir dalam kegiatan seremonial.
"KADIN tidak boleh hanya menjadi organisasi yang hadir di acara seremonial. KADIN harus menjadi dinamisator dunia usaha, jembatan antara peluang dan pelaku usaha, serta supporting system bagi pemerintah daerah," katanya.
Ketika pemerintah memiliki program pembangunan, KADIN diminta mampu menerjemahkannya menjadi peluang usaha. Begitu pula saat investor datang, KADIN harus mempertemukan mereka dengan pengusaha lokal yang memiliki kompetensi dan kapasitas.
Dengan begitu, keberadaan KADIN diharapkan tidak hanya terlihat lewat kegiatan organisasi, tetapi dapat diukur dari manfaat konkret bagi dunia usaha.
Kolaborasi dengan KADIN Indonesia dan Pemprov Sulteng
Gufran menyadari percepatan ekonomi Sulawesi Tengah tidak mungkin dilakukan KADIN sendirian. Kolaborasi dengan KADIN Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai penting untuk membuka akses investasi, teknologi, jejaring nasional dan internasional, serta kemitraan usaha.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie yang hadir langsung dalam pelantikan tersebut. Menurut Gufran, Anindya baru kembali dari India dalam kondisi kurang sehat.
"Dukungan KADIN Indonesia akan membuka akses yang lebih luas terhadap jejaring nasional, internasional, investasi, teknologi serta kemitraan dunia usaha," katanya.
Sinergi dengan Pemprov Sulawesi Tengah juga dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha kondusif. Pemerintah disebut berperan menghadirkan kepastian regulasi, membuka ruang kebijakan, memperbaiki iklim investasi, serta menciptakan program pembangunan yang dapat dikolaborasikan dengan dunia usaha.
"Kita membutuhkan regulasi yang memberikan kepastian, perizinan yang pro-investasi, dunia usaha yang kompeten, tenaga kerja yang terampil, industri yang bertanggung jawab, serta masyarakat yang terbuka terhadap perubahan," ujar Gufran.
