PALU — Surat pembatalan yang dikeluarkan KORMI Pusat disebut lahir dari dokumen yang diterbitkan KORMI Sulawesi Tengah, namun tidak pernah diketahui maupun dikoordinasikan dengan kepala daerah. Hal ini yang menjadi dasar kekecewaan Gubernur Anwar Hafid terhadap batalnya penyelenggaraan FORNAS 2027 di provinsi tersebut.
“Surat yang dijadikan dasar oleh KORMI Pusat berasal dari KORMI Sulawesi Tengah, tetapi tidak pernah dikoordinasikan maupun disampaikan kepada saya sebagai kepala daerah. Karena itu, kami menilai keputusan pembatalan ini diambil secara sepihak dan tidak melalui mekanisme komunikasi yang semestinya,” tegas Anwar Hafid dalam keterangannya, Selasa (18/2).
Kesiapan Daerah Dipertanyakan, Gubernur Minta Dasar Hukum yang Jelas
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa seluruh tahapan persiapan sejak Sulteng ditetapkan sebagai tuan rumah pada penutupan FORNAS VIII di NTB tahun lalu berjalan lancar. Mulai dari penyusunan konsep penyelenggaraan, pemilihan maskot resmi, hingga desain terbaru kawasan Hutan Kota yang diproyeksikan menjadi pusat acara. Bahkan, sejumlah pekerjaan fisik di lapangan sudah mulai dikerjakan.
“Kalau persoalannya kesiapan, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sejak awal kami mengajukan diri sebagai tuan rumah, kami sudah menyatakan siap dan seluruh proses persiapan berjalan. Jadi, dasar apa yang digunakan hingga Sulawesi Tengah dinilai tidak siap? Seharusnya hal itu dikomunikasikan dan dievaluasi bersama, bukan diputuskan secara sepihak,” ujarnya.
Komunikasi yang Terputus dan Dampak Pembatalan
Selama ini, KORMI Pusat, KORMI Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Provinsi secara intensif menggelar berbagai pertemuan untuk membahas kesiapan daerah. Namun, keputusan pembatalan justru datang tanpa ada evaluasi bersama yang menjelaskan indikator ketidaksiapan Sulteng.
Pembatalan ini dinilai tidak hanya mencoreng nama baik daerah, tetapi juga menghentikan berbagai investasi persiapan yang telah direncanakan. Mulai dari perencanaan kegiatan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga kesiapan sumber daya manusia yang telah disusun untuk menyukseskan event nasional tersebut.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada daerah dalam mendukung penyelenggaraan event nasional. Gubernur menilai keputusan strategis yang menyangkut nama baik daerah semestinya ditempuh melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi bersama, bukan melalui keputusan yang diambil secara sepihak.
