MOROWALI — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid membuka Forum Komunikasi (Forkom) III Dharma Wanita Persatuan se-Sulawesi Tengah Tahun 2026 dengan pesan tegas soal posisi strategis organisasi itu. Ia menilai DWP bukan sekadar ruang berkumpul, melainkan kekuatan pendukung yang ikut menentukan kualitas birokrasi daerah.
Forum bertema penguatan personal branding DWP untuk mewujudkan perempuan berintegritas, berdaya, dan berkarakter menuju Sulawesi Tengah Namboso itu digelar di GOR Peapua Abdurrabie, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Anwar hadir didampingi Ketua TP PKK Sulteng yang juga Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan.
Peran Istri Dinilai Ikut Menentukan Keberhasilan Kepala Daerah
Menurut Anwar, anggota DWP memiliki andil besar dalam membangun Sulawesi Tengah dan 13 kabupaten/kota di dalamnya. Ia menilai kesuksesan seorang kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari dukungan istri yang memahami tugas suami sebagai pelayan publik.
"Ibu-ibu punya peran besar dalam membangun Sulawesi Tengah dan 13 kabupaten/kota. Kalau bupati, wali kota, atau gubernur berhasil, Ibu-Ibu juga punya andil di dalamnya. Karena itu, jangan memahami personal branding hanya sebatas media sosial," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa personal branding yang ingin dibangun DWP harus berdampak pada karakter birokrasi, bukan berhenti pada citra di ruang publik.
Gubernur Minta Paradigma Birokrat Bergeser dari Penguasa ke Pelayan
Anwar menekankan perubahan paradigma sebagai titik awal pembangunan birokrasi berintegritas. Birokrat yang masih merasa sebagai penguasa, kata dia, cenderung menunggu masyarakat datang melayani dirinya.
Sebaliknya, birokrat yang memahami posisinya sebagai pelayan akan aktif mencari masyarakat untuk dilayani. Ia menyebut pergeseran cara pandang itu sebagai syarat utama perbaikan pelayanan publik di daerah.
"Pelayan rakyat itu dia yang mencari rakyat untuk melayani, bukan rakyat yang mencari dia untuk dilayani. Ini paradigma yang harus kita geser," ujarnya.
Jam Kerja Bukan Patokan, Pelayanan Dimulai Sejak Subuh
Anwar mencontohkan kebiasaan dirinya menerima masyarakat sejak selepas salat Subuh hingga pagi hari. Menurutnya, pelayanan kepada warga tidak semestinya dibatasi jam kantor.
Ia menilai pembatasan pelayanan berdasarkan jam kerja justru menandakan paradigma penguasa masih melekat. Seorang pelayan publik, lanjutnya, harus hadir ketika masyarakat membutuhkan.
"Kalau kita bicara jam kantor terus, berarti paradigma kita masih penguasa. Tapi kalau kita seorang pelayan, kapan rakyat membutuhkan kita, di situlah kita harus hadir," katanya.
Di hadapan anggota DWP, Anwar juga meminta para istri birokrat mendukung suami yang harus bekerja di lapangan dan hadir di tengah masyarakat. Dukungan keluarga dinilainya bagian penting agar birokrat menjalankan amanah secara maksimal.
Jabatan Harus Diraih karena Prestasi, Bukan Kedekatan Politik
Anwar mendorong DWP ikut mengawal meritokrasi di lingkungan pemerintahan. Ia meminta anggota DWP mendorong suami masing-masing meraih jabatan melalui karya, kemampuan, integritas, dan prestasi.
Ia menegaskan kedekatan politik maupun hubungan pribadi tidak boleh menjadi jalur utama pengisian jabatan. Menurutnya, daerah membutuhkan pejabat yang kompeten dan terbukti lewat kinerja.
"Dorong suaminya mendapatkan jabatan karena karyanya, bukan karena pendekatannya. Kita membutuhkan orang yang mendapatkan jabatan karena prestasinya," tegasnya.
Sry Nirwanti: Personal Branding Cerminan Nilai dan Konsistensi
Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan menilai tema personal branding relevan dengan tantangan perempuan saat ini. Menurutnya, citra diri bukan soal penampilan di ruang publik semata.
Ia menyebut personal branding sebagai cerminan nilai, karakter, kompetensi, sikap, dan konsistensi dalam menjalankan peran. Anggota DWP didorong membangun citra organisasi lewat keteladanan dan karya nyata.
Pemanfaatan media sosial, kata dia, bisa menjadi sarana memperkenalkan karya, membangun jejaring, serta menyebarkan pesan positif. Namun ia menekankan substansi kontribusi tetap yang utama.
"Biarlah masyarakat mengenal Dharma Wanita Persatuan bukan hanya dari kegiatan seremonial, tetapi dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pemberdayaan perempuan," ujarnya.
Sry Nirwanti menegaskan perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, melainkan subjek sekaligus kekuatan penting pembangunan daerah. Ia berharap Forkom III DWP menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar diskusi, untuk memperkuat peran perempuan mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju dan Namboso.
