PALU — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa besarnya arus investasi ke daerah itu harus berujung pada manfaat nyata bagi pengusaha lokal dan pelaku UMKM. Arahan disampaikan di Palu, Minggu, dengan penekanan pada perluasan rantai pasok UMKM serta penguatan peran strategis Kadin Sulteng dalam pembangunan ekonomi daerah.
Menurut Anwar, investasi tidak boleh tumbuh hanya sebagai industri padat modal. Keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok industri disebut sebagai kunci agar ekonomi rakyat ikut bergerak.
"Kita ingin menjadi pemain, bukan penonton di negeri sendiri. Kalau pengusaha lokal sudah siap, pemerintah akan membantu mempertemukan dan membuka jalan agar mereka bisa masuk dalam rantai ekonomi investasi," kata Anwar di Palu, Minggu.
Sulawesi Tengah Masuk Tiga Besar Realisasi Investasi Nasional
Anwar menyebut Sulawesi Tengah saat ini termasuk tiga besar provinsi dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia. Posisi itu dinilai menjadi peluang ekonomi yang belum dimanfaatkan optimal oleh pengusaha lokal.
Karena itu, Kadin didorong berperan sebagai penghubung antara pengusaha lokal dan investor. Peran yang diminta mencakup pendampingan standardisasi produk, pembukaan akses pembiayaan, serta fasilitasi kemitraan dan usaha patungan.
Ketua Umum Kadin Sulteng Gufran Ahmad menyebut nilai investasi yang masuk ke provinsi itu mencapai sekitar Rp 127 triliun. Angka besar itu, menurutnya, belum diikuti keterlibatan pengusaha lokal yang memadai.
"Kami berharap dengan besarnya investasi yang masuk, pengusaha-pengusaha lokal juga diberikan ruang untuk terlibat, khususnya dalam rantai pasok industri. Kita ingin menciptakan investasi yang tidak hanya besar nilainya, tetapi juga mampu menghidupkan pengusaha lokal," kata Gufran.
Empat Langkah Strategis yang Diminta Gubernur
Anwar merinci empat langkah yang perlu diperkuat bersama Kadin Sulteng. Pertama, memperluas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok kawasan industri.
- Memperluas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok kawasan industri
- Mendorong hilirisasi sektor nonpertambangan, khususnya kakao dan perikanan
- Memperkuat akses pembiayaan produktif, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Membangun kemitraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyediaan kebutuhan pangan kawasan industri
Hilirisasi nonpertambangan menjadi sorotan tersendiri. Komoditas kakao dan perikanan disebut punya potensi ekonomi yang belum tergarap penuh di daerah itu.
Untuk pembiayaan, Anwar mendorong akses KUR bagi pelaku UMKM yang hendak masuk rantai pasok. Kemitraan dengan BUMDes juga disiapkan sebagai jalur pemasok kebutuhan pangan di kawasan industri.
Kadin Sulteng Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah
Gufran menyatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi yang berdampak langsung bagi perekonomian daerah. Kadin, menurutnya, akan memfasilitasi pertemuan antara pengusaha lokal dan investor.
Pemerintah provinsi akan membantu mempertemukan pengusaha lokal yang dinilai sudah siap dengan pihak investor. Standardisasi produk dan akses pembiayaan menjadi dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan lebih dulu.
Langkah berikutnya adalah memastikan kesepakatan kemitraan antara UMKM dan perusahaan pemegang investasi berjalan, termasuk untuk pasokan pangan kawasan industri melalui BUMDes.