Pencarian

OJK Sebut Banyak Aset Pemerintah Belum Diasuransikan, Ini Risiko Beban APBN

Rabu, 18 November 2026 • 12:18:31 WIB
OJK Sebut Banyak Aset Pemerintah Belum Diasuransikan, Ini Risiko Beban APBN
OJK mencatat banyak aset pemerintah pusat dan daerah belum dilindungi asuransi.

SULAWESI TENGAH — Otoritas Jasa Keuangan mencatat masih banyak aset harta benda dan gedung milik pemerintah pusat maupun daerah yang belum dilindungi asuransi. Kondisi itu membuat anggaran negara berisiko menanggung kerugian finansial jauh lebih besar saat bencana alam terjadi. OJK pun mendorong cakupan asuransi menyeluruh agar beban fiskal tidak membengkak.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan temuan tersebut berdasarkan rangkaian kejadian bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut dia, aset pemerintah yang tidak diasuransikan meninggalkan celah fiskal yang harus ditutup negara saat kerusakan terjadi.

Bencana di Aceh hingga Nusa Tenggara Jadi Dasar Temuan

Ogi merinci sejumlah peristiwa yang menjadi dasar penilaian OJK, mulai dari bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, letusan gunung, hingga gempa bumi di Nusa Tenggara. Dari kejadian-kejadian itu terlihat banyak gedung dan harta benda milik pemerintah yang belum masuk skema perlindungan.

"Kasus bencana alam di Aceh, di Sumatra Utara, di Sumatra Barat, kemudian gunung meletus, gempa bumi di Nusa Tenggara, itu memang banyak aset harta benda milik gedung pemerintah itu banyak yang belum diasuransikan," ujar Ogi dalam diskusi bersama wartawan di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11).

Subsidi Silang Premi Jadi Kunci Skema Kolektif

OJK mendorong asuransi aset pemerintah dijalankan secara kolektif di seluruh wilayah. Dengan cara itu, premi dari daerah yang tidak terkena bencana bisa membantu penanganan kerugian di daerah lain yang terdampak.

"Kalau itu aset harta benda milik pemerintah diasuransikan dan itu harusnya di seluruhnya, supaya preminya itu bisa digunakan kalau terjadi bencana alam. Kan tidak seluruhnya terjadi serentak, terjadi di daerah tertentu, maka dia itu bisa dibantu dari premi yang di daerah yang tidak mengalami bencana alam," jelas Ogi.

Prinsip subsidi silang risiko itu dinilai lebih efisien dibanding menanggung sendiri seluruh kerugian pascabencana. Sebab, bencana tidak terjadi serentak di semua wilayah dalam waktu yang sama.

Anggaran Terbatas, Cakupan Perlindungan Belum Merata

Ogi mengakui pelaksanaan program asuransi barang milik negara dan daerah masih terkendala keterbatasan anggaran pemerintah. Alokasi dana kerap diprioritaskan untuk pos belanja lain sehingga cakupan perlindungan belum menyeluruh.

"Memang pemerintah lagi kesulitan budget-nya dialokasikan tempat lain, jadi program ini belum seluruhnya, tidak semuanya," ujar Ogi.

Kendala fiskal itu membuat OJK mendorong pemerintah daerah ikut masuk skema asuransi. Sejauh ini, perlindungan aset baru berjalan di sebagian kecil pemerintah daerah, sementara kebutuhan mencakup gedung dan harta benda di seluruh wilayah.

Premi Dinilai Lebih Murah daripada Kerugian Bencana

Ogi menegaskan mengasuransikan aset pemerintah merupakan langkah efisiensi fiskal jangka panjang, bukan sekadar tambahan belanja. Kajian ilmiah yang dirujuk OJK menunjukkan beban premi jauh lebih kecil dibanding nilai kerugian yang harus ditanggung negara saat aset rusak akibat bencana.

"Kita juga mendorong supaya harta benda milik pemerintah daerah juga diasuransikan. Itu yang akan mencegah supaya kerugian pada saat bencana itu lebih sedikit karena kajian ilmiahnya sudah ada. Kalau kita bandingkan tidak mengasuransikan dengan mengasuransikan, maka biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan kerugian akibat bencana itu jauh lebih besar kerugian akibat bencana," tegas Ogi.

Apa Artinya bagi Perusahaan Asuransi dan Pengelola Anggaran

Dorongan OJK membuka ruang bagi industri asuransi umum untuk memperluas portofolio aset publik, terutama lini properti dan bencana. Bagi pemerintah pusat dan daerah, keputusan mengasuransikan aset berarti memindahkan sebagian risiko bencana ke pasar asuransi dengan biaya premi yang terukur setiap tahun.

Namun realisasinya bergantung pada ruang fiskal masing-masing daerah. Tanpa alokasi anggaran khusus, cakupan perlindungan aset pemerintah berpotensi tetap timpang antarwilayah, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal rendah yang justru paling rentan terhadap bencana.

Follow sultengmonitor.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: cnnindonesia.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks