PALU — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan budi daya perikanan kepada 23 rumah tangga miskin di dua kabupaten. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp345 juta selama dua tahun terakhir.
Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP DKP Sulteng Mohammad Syafar menyebut penerima bantuan adalah warga kategori desil 1 dan 2. Fokus program diarahkan pada pengembangan budi daya rumput laut di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.
Mengapa Rumput Laut Jadi Prioritas di Dua Kabupaten Ini
Pengembangan rumput laut di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut bukan program baru. Syafar menyatakan kedua wilayah itu sudah menjadi sasaran program pemerintah selama lima tahun terakhir, khususnya untuk kelompok berpenghasilan rendah.
"Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di bidang budi daya, selama dua tahun terakhir kami memperoleh anggaran sebesar Rp345 juta untuk 23 rumah tangga miskin," kata Syafar di Palu, Sabtu.
Selain rumput laut, DKP Sulteng mengembangkan budi daya air tawar melalui sistem bioflok. Budi daya air payau dan laut masih terbatas di sejumlah kabupaten.
Bantuan Kelompok Budi Daya Capai Rp3,74 Miliar
DKP Provinsi Sulawesi Tengah juga menyalurkan bantuan senilai Rp3,74 miliar kepada 46 kelompok budi daya. Dana itu untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat di sektor perikanan.
Bantuan sarana pengolahan dan pemasaran sebesar Rp1,07 miliar diberikan kepada 23 kelompok. Tujuannya mendukung usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Seluruh dukungan tersebut merupakan bagian dari program Berani Makmur yang digagas Pemprov Sulteng. Program ini menyasar pengembangan sektor perikanan untuk mendorong peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apa Dampak yang Diharapkan bagi Warga Pesisir
Program ini diharapkan meningkatkan produktivitas perikanan budi daya sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Warga penerima manfaat di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut kini memiliki akses modal dan pendampingan usaha dari pemerintah provinsi.
DKP Sulteng menyebut pendekatan ini sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di bidang budi daya. Sasaran utamanya rumah tangga berpenghasilan rendah yang selama ini belum tergarap optimal sektor perikanan.
