SULAWESI TENGAH — Keputusan itu disampaikan Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat di Jakarta, Jumat. Ia menegaskan kebijakan ini diambil atas arahan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika harga minyak dunia yang terus dipantau pemerintah.
"Pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan," kata Bahlil.
Beban Fiskal Jadi Konsekuensi yang Diterima
Bahlil mengakui mempertahankan harga BBM subsidi bukan pilihan ringan. Harga minyak yang tinggi berpotensi memperbesar kebutuhan anggaran subsidi.
"Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah," ujarnya.
Meski begitu, pemerintah menempatkan perlindungan daya beli sebagai pertimbangan utama. Bahlil menyebut arahan Presiden Prabowo jelas soal prioritas ini.
"Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting," ungkap dia.
Penambahan anggaran subsidi disebut menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. "Menambah anggaran subsidi saya pikir itu bagian daripada langkah yang kita lakukan," tutur Bahlil.
Harga ICP Masih di Kisaran 106–108 Dolar AS per Barel
Bahlil memaparkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) saat ini berada di kisaran 106–108 dolar AS per barel, setara Rp1,87 juta–Rp1,9 juta per barel.
Rata-rata ICP sejak Januari hingga September 2026 berada di kisaran 85–90 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,50 juta–Rp1,58 juta per barel. "Jadi masih, overall masih oke," ucapnya.
Pertalite Tetap Rp10.000, Solar Subsidi Rp6.800 per Liter
Hingga awal September 2026, harga Pertalite sebagai BBM penugasan tidak berubah di Rp10.000 per liter. Solar subsidi juga tetap Rp6.800 per liter.
Kedua harga itu tidak ikut berubah ketika sejumlah produk BBM nonsubsidi Pertamina mengalami penyesuaian pada awal September. Kebijakan ini melanjutkan keputusan pemerintah sebelumnya pada 4 Agustus 2026.
Realisasi Subsidi Semester I 2026 Capai Rp233 Triliun
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi Rp210,1 triliun atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi Rp318,9 triliun. Jika digabung dengan kompensasi, alokasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp381,3 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi hingga semester I 2026 mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN. Angka itu terdiri atas subsidi Rp116 triliun dan kompensasi Rp116,9 triliun.
Realisasi tersebut meningkat 44,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Fluktuasi ICP, nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi jadi penyebabnya. Volume penyaluran BBM sendiri naik 7,8 persen dibanding semester I 2025.
Pengendalian Pertalite untuk Desil 9 dan 10 Masih Tunggu Data
Selain mempertahankan harga, pemerintah tengah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran BBM. Bahlil menyatakan rencana pengendalian Pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10 masih menunggu validitas data.
Tujuannya agar penerapan aturan tidak salah sasaran. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi ICP sebesar 70 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,23 juta per barel.
Angka itu berada di bawah rata-rata ICP Januari–September yang disampaikan Bahlil, yakni sekitar 85–90 dolar AS per barel. Pemerintah akan terus memantau dinamika harga minyak dunia dan kebutuhan anggaran sambil menjaga daya beli masyarakat.
