SULAWESI TENGAH — Wacana pembatasan pembelian Pertalite untuk golongan ekonomi atas kembali mencuat, namun PT Pertamina (Persero) memastikan belum ada perubahan mekanisme penyaluran di lapangan. Perusahaan masih menunggu arahan final dari pemerintah terkait rencana kebijakan tersebut.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengungkapkan bahwa pihaknya terus menyiapkan langkah-langkah teknis agar penyaluran energi bisa berjalan tepat sasaran. Meski begitu, keputusan untuk memberlakukan pembatasan sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
"Kami masih terus menunggu arahan dari pemerintah terkait hal tersebut," kata Baron di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Fokus pada Kampanye Energi Bijak
Di sela penantian itu, Pertamina tidak tinggal diam. Perusahaan menggencarkan kampanye penggunaan energi secara bijak yang menyasar masyarakat luas. Baron menjelaskan, kampanye ini bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari upaya menjaga kepentingan konsumen, pemerintah, dan Pertamina itu sendiri dalam menjaga kelancaran distribusi energi.
Menurut Baron, perilaku konsumsi yang bijak akan memastikan BBM bersubsidi seperti Pertalite disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi kendaraan. Dengan begitu, ketersediaan energi bisa lebih merata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Yang pasti, kami sekarang terus melaksanakan campaign bijak menggunakan energi," ujarnya.
Data Penerima Subsidi Masih Dibetuk
Di sisi pemerintah, rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam tahap persiapan. Kementerian Keuangan tengah membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan penerima subsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, perbaikan data ini ditargetkan menghasilkan akurasi yang lebih baik pada tahun depan.
Untuk mengoptimalkan pengumpulan data, termasuk sensus ekonomi dan DTSEN, Kementerian Keuangan mengucurkan dukungan anggaran sekitar Rp 7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Purbaya menegaskan, pemerintah akan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan kondisi masyarakat sebelum memutuskan memberlakukan pembatasan.
"Nanti kami lihat dinamika ekonominya dan masyarakat, tapi kami semua siapkan sistemnya," kata Menkeu.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme penanganan kasus secara individual. Langkah ini sebagai antisipasi apabila ada warga yang terdampak akibat ketidaktepatan data desil dalam sistem.
Distribusi Pertalite Masih Normal
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa distribusi Pertalite di masyarakat masih berjalan seperti biasa. Belum ada instruksi penghentian atau pembatasan penjualan di tingkat SPBU sampai keputusan resmi diumumkan.
"Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya," kata Bahlil, Rabu (19/8/2026).
Dengan status yang masih dibahas, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak perlu melakukan pembelian berlebihan. Pertamina memastikan pasokan BBM bersubsidi aman dan distribusi berjalan normal hingga ada ketentuan baru dari pemerintah.
