Pencarian

Konsolidasi Rakyat Sulteng 2026 Soroti Ketimpangan Tambang, LIPKADA Tuntut Transparansi DBH ke Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 • 00:53:31 WIB
Konsolidasi Rakyat Sulteng 2026 Soroti Ketimpangan Tambang, LIPKADA Tuntut Transparansi DBH ke Masyarakat
Ratusan warga mengikuti Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026 di Kota Palu, Sabtu (29/8), untuk menyoroti ketimpangan pengelolaan tambang.

PALU — Aktivitas pertambangan dan hilirisasi mineral di Sulawesi Tengah yang tumbuh pesat tidak otomatis menghapus kemiskinan di daerah. Pertanyaan besar yang mengemuka adalah seberapa besar manfaat ekonomi dari kekayaan alam itu kembali ke masyarakat dan daerah penghasil bahan baku.

Persoalan itulah yang menjadi bahasan utama Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026 yang digelar di Kota Palu, Sabtu (29/8/2026). Forum yang diselenggarakan LIPKADA Center ini mengusung tema "Menolak Kemiskinan di Atas Tanah Emas: Melawan Ketimpangan Ekstrem Pengelolaan Pertambangan dan Menuntut Transparansi Fiskal DBH".

Manfaat Tambang Belum Dirasakan Luas

Andi Ridwan Bataraguru menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak bisa hanya diukur dari besarnya investasi atau angka produksi. Menurutnya, tata kelola yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan daerah menjadi kunci agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas.

"Manfaat ekonomi dari kekayaan alam harus dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas melalui tata kelola yang adil, transparan dan berpihak pada kepentingan daerah," ujarnya.

Posisi Strategis Sulteng di Industri Mineral Nasional

Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu kawasan penting dalam industri mineral nasional. Sektor ini memang menghasilkan aktivitas ekonomi, investasi, dan penerimaan negara yang signifikan.

Namun, di sisi lain, realitas sosial menunjukkan masih adanya kantong-kantong kemiskinan di tengah derasnya aliran uang dari sektor ekstraktif. Ketimpangan ekstrem ini yang kemudian menjadi perhatian serius LIPKADA Center dalam konsolidasi tersebut.

Apa yang Dituntut dalam Konsolidasi 2026?

Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan tuntutan atas pengelolaan tambang yang lebih berpihak. Fokus utama yang diangkat adalah perlunya transparansi fiskal, khususnya terkait alokasi dan penggunaan DBH yang menjadi hak daerah penghasil.

Konsolidasi ini diharapkan mampu mendorong hadirnya kebijakan yang lebih pro-rakyat, sekaligus memastikan kekayaan alam Sulteng tidak hanya dinikmati segelintir pihak.

Follow sultengmonitor.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: trilogi.co.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks