PALU — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Awaluddin, menegaskan fungsi pengawasan dewan terhadap persiapan ibadah haji 2027. Ia hadir mewakili Ketua Komisi IV dalam rakor yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Muklis, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulteng, para sekretaris daerah kabupaten/kota, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Pemeriksaan Kesehatan Jadi Perhatian Utama
Awaluddin menilai persiapan haji harus terencana dan melibatkan seluruh instansi berwenang. Aspek yang paling ia soroti adalah pemeriksaan kesehatan calon jemaah sebelum keberangkatan.
"DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Komisi IV, menjalankan fungsi pengawasan terhadap OPD terkait dalam rangka memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik. Kami mendorong agar seluruh calon jemaah haji mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan optimal," ujar Awaluddin.
Kondisi kesehatan jemaah perlu dipastikan sejak tahap awal agar rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik. Pelayanan kesehatan, kata dia, harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
"Kesehatan jemaah menjadi salah satu hal yang paling utama. Kami berharap pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan baik dan menyeluruh sehingga kondisi para jemaah benar-benar dipersiapkan sebelum keberangkatan. Dengan kesiapan yang matang, kita berharap pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lancar dan sukses," katanya.
Wagub Minta Dinas Kesehatan Perkuat Pemeriksaan
Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido meminta jajaran Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memperkuat pemeriksaan kesehatan calon jemaah. Langkah itu dinilai penting untuk mengetahui kondisi jemaah sekaligus menyiapkan kebutuhan pelayanan medis sebelum keberangkatan.
Usulan Baru: Porsi Biaya Kabupaten/Kota Naik Jadi 60 Persen
Rakor turut menyoroti usulan perubahan skema pembiayaan haji 2027. Wagub mengusulkan komposisi yang semula ditanggung Pemprov Sulteng 60 persen dan kabupaten/kota 40 persen menjadi 40 persen dari provinsi dan 60 persen dari kabupaten/kota.
Usulan itu berdasar pada pembagian beban anggaran. Pemerintah provinsi harus mengakomodasi kebutuhan 12 kabupaten dan satu kota, sementara masing-masing kabupaten/kota bertanggung jawab atas kebutuhan wilayahnya sendiri.
Awaluddin menilai pembahasan skema pembiayaan perlu dilakukan matang dengan melibatkan seluruh pemerintah daerah dan instansi terkait. Perencanaan anggaran, menurutnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan serta tanggung jawab masing-masing pihak dan tetap mengacu pada ketentuan berlaku.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Sulteng, kabupaten/kota, instansi penyelenggara haji, dan Dinas Kesehatan agar seluruh kebutuhan calon jemaah dipersiapkan optimal.
"Kami berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan menjalankan tugas masing-masing secara optimal. DPRD akan melaksanakan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya untuk mendorong agar persiapan dan pelayanan kepada jemaah benar-benar diperhatikan," tambahnya.
Melalui rakor tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan menyatukan langkah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M. Pemeriksaan kesehatan yang optimal dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar pelayanan kepada calon jemaah asal Sulawesi Tengah berjalan tertib, aman, dan lancar.
