PALU — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido membuka Gebyar Pemeriksaan Pap Smear di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (26/10/2026). Kegiatan itu menandai dimulainya layanan pemeriksaan gratis yang berlangsung hingga 25 November 2026.
Peserta cukup membawa kartu tanda penduduk sebagai identitas untuk memanfaatkan layanan tersebut. Pemeriksaan ditujukan bagi perempuan yang memenuhi ketentuan program, termasuk aparatur sipil negara.
Mengapa Deteksi Dini Jadi Kunci
Reny menyebut deteksi dini memberi kesempatan mengetahui adanya kelainan lebih cepat sehingga penanganan bisa segera dilakukan. Sebaliknya, keterlambatan mengetahui penyakit membuat pengobatan lebih berat dan menelan biaya besar.
"Jangan takut untuk memeriksakan diri. Lebih baik kita mengetahui kondisi kesehatan sejak awal daripada baru datang ketika penyakit sudah parah," kata Reny saat membuka kegiatan tersebut.
Ia meminta perempuan tidak malu memeriksakan kesehatan reproduksi meski belum merasakan gejala apa pun. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan reproduksi semestinya menjadi kebiasaan, bukan tindakan yang baru dilakukan ketika keluhan muncul.
Dukungan BPJS Kesehatan dan Prodia
Layanan Pap smear gratis ini terselenggara melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, BPJS Kesehatan, dan Prodia Laboratorium Klinik Palu. Reny mengapresiasi dukungan kedua pihak dalam menyediakan akses pemeriksaan bagi masyarakat, termasuk ASN.
Selain pemeriksaan dini, orang nomor dua di Sulteng itu mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup sehat. Pemahaman mengenai faktor risiko kanker serviks juga perlu terus ditingkatkan agar perempuan lebih waspada.
Waktu Pemeriksaan Terbatas Sebulan
Masa layanan 26 Oktober–25 November 2026 memberi ruang bagi warga Palu dan sekitarnya untuk menjadwalkan pemeriksaan. Perempuan yang belum pernah menjalani Pap smear disarankan memanfaatkan periode ini tanpa menunggu keluhan muncul.
Kanker serviks termasuk penyakit yang perkembangannya berlangsung lama sebelum mencapai stadium lanjut. Karena itu, jeda sebulan dinilai cukup untuk menjangkau sebanyak mungkin peserta yang selama ini menunda pemeriksaan karena alasan biaya atau rasa takut.
