POSO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menilai penyaluran MBG selama ini luput menyasar kantong kemiskinan ekstrem. Rapat koordinasi di Tentena dihadiri jajaran pimpinan daerah, termasuk Bupati Parigi Moutong Erwin Burase.
Gubernur Anwar Hafid menyebut masih ada warga di wilayah terisolasi yang mengeluhkan program tersebut belum sampai ke lingkungan mereka. Temuan itu muncul dari inspeksi otoritas provinsi di sejumlah daerah terpencil.
Kawasan Terisolasi Jadi Prioritas Pemetaan Ulang
Pemprov mewajibkan setiap pemerintah kabupaten dan kota menyetor laporan tertulis berbasis data mengenai realisasi program. Dokumen itu akan dipakai sebagai landasan operasional memetakan kawasan tak terjangkau.
Menurut Anwar, laporan tersebut harus memungkinkan intervensi negara dieksekusi tanpa penundaan. Ia menegaskan akuntabilitas dan kecepatan kerja pejabat wilayah menjadi syarat utama.
"Masih ada masyarakat yang mengeluhkan belum tersentuhnya program Makan Bergizi Gratis di wilayah mereka," kata Anwar dalam rapat tersebut.
Empat Isu Lain Ikut Dibedah di Rapat Tentena
Selain MBG, pertemuan membahas langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Pemprov juga menyoroti krisis pasokan energi primer dan listrik yang perlu segera distabilkan.
Pembahasan berlanjut ke sengketa lahan agraria yang membelit warga sipil. Para pemangku kebijakan merumuskan resolusi atas persoalan yang selama ini tersendat di daerah.
Langkah ini dikaitkan dengan visi Asta Cita pada sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kantong kemiskinan ekstrem. Kolaborasi lintas daerah diproyeksikan menyapu hambatan birokrasi agar program jaring pengaman sosial pusat mendarat tepat sasaran.
Dampak bagi Warga di Pelosok
Warga di permukiman paling ujung menjadi pihak yang paling terdampak bila distribusi MBG tetap timpang. Jarak dan akses logistik yang sulit membuat kawasan 3T kerap absen dari peta sasaran distribusi.
Pemprov belum merinci tenggat penyetoran laporan dari masing-masing kabupaten dan kota. Namun mekanisme pelaporan tertulis disebut menjadi syarat sebelum intervensi di lapangan dijalankan.
