BANGGAI — Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Hariadi Bola menegaskan bahwa pemerintah desa dan operator pendataan memegang peran paling menentukan dalam menjaga akurasi data warga miskin. Keduanya disebut berada di garis depan pelayanan masyarakat sehingga informasi yang dihimpun harus sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.
Bualemo menjadi kecamatan terbaru yang mendapat penguatan teknis pengelolaan DTSEN dan SIKS-NG. Sebelumnya, rangkaian kegiatan serupa telah berlangsung di Lamala, Mantoh, Balantak, Bunta, dan Nuhon.
Mengapa Pemerintah Desa Diminta Memahami DTSEN dan SIKS-NG?
Hariadi menilai pemahaman terhadap dua instrumen data sosial itu bukan sekadar urusan administratif. Pemerintah desa dan operator dinilai paling memahami dinamika warganya, termasuk perubahan kondisi ekonomi yang kerap luput dari pembaruan data.
"Pemerintah desa dan operator harus memahami DTSEN dan SIKS-NG karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat serta memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Hariadi.
Ia menyayangkan ketidakhadiran sejumlah perwakilan pemerintah desa dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, partisipasi aktif seluruh unsur pemerintah desa diperlukan agar pemahaman soal pendataan warga miskin dan calon penerima bantuan sosial tersampaikan merata.
Validitas Data Tentukan Tepat atau Tidaknya Sasaran Bansos
Materi utama DTSEN disampaikan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Banggai, Ronal Rizal Pudje. Ia menekankan bahwa validitas data menjadi faktor penentu ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Pengelolaan data yang akurat diperlukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Data yang rapi juga meminimalkan kesalahan penetapan sasaran program pemerintah.
Kegiatan itu menghadirkan narasumber lintas sektor. Sekretaris Dindukcapil Banggai Hasanudin Baadi memaparkan pentingnya pembaruan data kependudukan, termasuk pelaporan warga yang telah meninggal dunia, agar kepesertaan program bantuan sosial tidak salah alamat.
Herdiansyah menyampaikan materi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Adapun Jamaludin Fakri menjelaskan skema perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan pekerja rentan.
37.000 Tenaga Kerja Rentan Ditanggung BPJS Ketenagakerjaan
Pemkab Banggai saat ini menganggarkan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 37.000 tenaga kerja rentan. Angka itu disampaikan dalam pemaparan sesi tersebut.
Dari Badan Pusat Statistik, Indra Prasetyo Wibowo memberi penjelasan teknis mengenai DTSEN, termasuk pembagian desil untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih terukur dan objektif.
Operator Desa Dilatih Isi dan Kelola Data lewat SIKS-NG
Sesi bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIKS-NG dipandu operator tingkat kabupaten Auli Rahman. Peserta mendapat penguatan keterampilan teknis dalam pengisian dan pengelolaan data.
Pelatihan itu sekaligus memperkuat koordinasi antara operator desa, pendamping sosial, dan Dinas Sosial Kabupaten Banggai. Penguasaan aplikasi diharapkan membuat pemutakhiran data kesejahteraan sosial berjalan lebih tertib dan akurat.
Melalui kegiatan di Bualemo, Pemkab Banggai menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan. Kolaborasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, BPS, BPJS, serta pendamping sosial diharapkan memperkuat kualitas basis data kesejahteraan masyarakat.
