POSO — Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 kepada Pemerintah Kabupaten Poso. Penyerahan berlangsung di rumah jabatan Bupati Poso, Jumat (21/8), dan dihadiri langsung oleh Bupati dr Verna Inkiriwang.
Turut hadir Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso Reza Rangga serta Inspektur Daerah Kabupaten Poso Fuad A. Abdullah. Kehadiran keduanya menegaskan sinergi antara perencana daerah dan aparat pengawas dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan.
Hasil Evaluasi Jadi Pijakan Kebijakan Bupati
Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi pijakan bagi Bupati Poso dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif serta efisien. Fokus evaluasi diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Lima sektor strategis menjadi perhatian utama: pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan ketahanan pangan. Kelima bidang ini dinilai krusial dalam menentukan arah pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Poso.
APIP Tekan Risiko Belanja Tidak Tepat Sasaran
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan sebagai pengawas internal instansi pemerintah. Tugasnya mencakup audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan serta program kerja agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan taat aturan.
Melalui pengawasan yang memadai, APIP diharapkan menekan risiko belanja daerah yang tidak tepat sasaran. Dengan demikian, pelayanan publik bagi masyarakat Poso dapat berjalan lebih optimal.
Sebelum penyerahan laporan, rangkaian kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Inspektur Kabupaten Poso. Langkah ini memastikan hasil evaluasi selaras dengan kebutuhan pengawasan internal pemerintah daerah setempat.
