BUOL — PJS Kabupaten Buol meminta pemerintah daerah tidak hanya berpatokan pada tingginya serapan anggaran sebagai indikator keberhasilan. Jamaludin Butudoka menegaskan bahwa dampak nyata yang dirasakan masyarakat adalah ukuran utama, bukan sekadar jumlah uang yang berhasil dibelanjakan.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa banyak anggaran yang berhasil dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat. Jangan sampai serapan anggaran tinggi, tetapi perubahan yang dirasakan masyarakat belum maksimal,” ujarnya Senin (24/8/2026).
Evaluasi Menyeluruh untuk Belanja Kurang Prioritas
Kondisi fiskal yang terbatas menuntut pemerintah lebih cermat menentukan skala prioritas. Jamaludin meminta setiap program dievaluasi berdasarkan urgensi, manfaat, dan dampaknya, termasuk kegiatan rutin dan seremonial yang dinilai memiliki urgensi lebih rendah dibandingkan kebutuhan dasar warga.
“Pemerintah jangan hanya mempertahankan program yang sudah berjalan setiap tahun. Kalau memang tidak memberikan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat, perlu dievaluasi, ditunda, atau disesuaikan,” tegasnya.
Anggaran Prioritas untuk Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Dasar
PJS Buol menyoroti sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian utama dalam belanja daerah. Sektor tersebut meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Jamaludin menekankan efisiensi bukan sekadar pengurangan angka dalam dokumen APBD, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan pada hal yang paling dibutuhkan. “Kalau pilihannya antara mempertahankan kegiatan yang manfaatnya kurang jelas dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tentu pemerintah perlu mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.
Kritik Banggar DPRD Harus Ditindaklanjuti, Bukan Sekadar Wacana
Sorotan Banggar DPRD Buol terkait komposisi belanja rutin dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Jamaludin mengingatkan kritik terhadap arah kebijakan anggaran tidak boleh berhenti pada pembahasan di rapat, tetapi harus ditindaklanjuti melalui penyempurnaan kebijakan.
“Jangan sampai masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran, tetapi pada saat yang sama belanja yang kurang prioritas masih dipertahankan. Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Transparansi Penggunaan Uang Publik
PJS Buol mendorong pemerintah daerah bersama DPRD melakukan evaluasi terbuka terhadap program yang berjalan. Setiap perangkat daerah diminta mampu menjelaskan tujuan, manfaat, serta hasil yang ingin dicapai dari penggunaan anggaran publik.
“APBD merupakan uang publik. Penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara sosial. Masyarakat berhak mengetahui manfaat dari setiap anggaran yang dibelanjakan,” pungkas Jamaludin.
