SULAWESI TENGAH — Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandari, dilakukan pada Kamis (13/8). Ia diperiksa sebagai saksi untuk mengusut seluk-beluk penetapan harga komoditas pangan sebelum didistribusikan ke berbagai daerah.
"Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami soal pembentukan harga Bulog dalam proses penyaluran beras ke daerah," kata Budi melalui keterangan tertulis yang dikutip Jumat (14/8).
Perbandingan Harga Bulog dengan Penawaran Vendor
Budi menjelaskan, penyidik tidak hanya menggali proses internal Bulog. Mereka juga menjadikan dokumen penawaran dari vendor sebagai pembanding guna menemukan potensi markup atau penggelembungan harga.
"Pembentukan harga ini perlu penyidik dalami untuk mengecek perbandingan harga penawaran," tegas Budi.
Langkah ini menjadi titik krusial dalam penyidikan, sebab selisih antara harga yang ditetapkan Bulog dan penawaran vendor dapat menjadi bukti awal kerugian keuangan negara.
Tiga Tersangka dan Dua Korporasi dalam Pusaran Kasus
Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi bansos yang sebelumnya ditangani KPK. Surat perintah penyidikan (sprindik) telah diterbitkan sejak Agustus 2024 dan berfokus pada sektor pengangkutan bantuan sosial.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe yang menjabat Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik; Edy Suharto, eks Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos yang kini menjadi staf ahli Menteri Sosial; serta Kanisius Jerry Tengker, Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2020-2022.
Selain perorangan, dua entitas korporasi turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik. Kendati demikian, pengumuman resmi para tersangka belum disampaikan secara detail ke publik.
Kronologi Penetapan Tersangka dan Peran Masing-Masing
Rudy Tanoe sebelumnya sempat diperiksa intensif oleh penyidik. Ia diduga memiliki peran sentral dalam mengarahkan jalannya distribusi bansos beras pada masa pandemi Covid-19.
Sementara itu, Edy Suharto diduga sebagai pejabat pembuat komitmen yang memuluskan kontrak pengadaan dengan vendor. Adapun Kanisius Jerry Tengker diduga terlibat dalam eksekusi teknis di lapangan selama menjabat direktur utama.
KPK belum merinci konstruksi perkara secara utuh, termasuk total kerugian negara yang ditimbulkan. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti dan memeriksa saksi-saksi lain yang memahami alur pengadaan.
Fokus Pengembangan Kasus ke Sektor Logistik
Pengembangan kasus ini menandai perluasan area penyidikan KPK dari sekadar pengadaan bansos menjadi rantai distribusi logistik. Pendalaman terhadap Bulog menjadi sinyal bahwa KPK tidak hanya menyoroti pihak swasta, tetapi juga badan usaha milik negara yang terlibat dalam skema penyaluran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Perum Bulog maupun Kementerian Sosial mengenai pemeriksaan tersebut. KPK memastikan proses hukum berjalan transparan dan profesional.
Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih berstatus praduga tak bersalah dan proses hukum terus berjalan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
