JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire tetap menjadi prioritas guna memperkuat kelembagaan daerah otonomi baru itu.
Direktorat Jenderal Cipta Karya menggarap Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah. Progres konstruksi ketiga bangunan per 9 Agustus 2026 telah mencapai 36,90 persen, dengan target rampung Desember 2026.
Pembangunan berjalan sejak 20 Oktober 2025, dikerjakan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar bersumber dari APBN.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Guna melengkapi fungsi kawasan, penataan turut dilakukan meliputi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, dan pekerjaan plambing serta elektrikal.
Penataan kawasan yang dimulai Desember 2025 ditargetkan selesai Desember 2026, dengan progres saat ini sebesar 25,34 persen. Pekerjaan yang tengah berjalan meliputi penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Kawasan ini dapat dijangkau sekitar 15,5 kilometer atau 30 menit dari Bandar Udara Douw Aturure, dan berjarak sekitar 28,5 kilometer atau 60 menit dari pusat Kabupaten Nabire.
Penguatan kelembagaan lewat infrastruktur ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian pembangunan nasional inklusif, sekaligus menjadi wujud PU 608, momentum Kementerian PU menghadirkan infrastruktur bermanfaat nyata bagi masyarakat.
