SULAWESI TENGAH — Wapres Gibran Rakabuming Raka menggunakan perahu klotok untuk menjangkau lokasi proyek Jembatan Way Bungur di Lampung Timur. Peninjauan dilakukan pada Selasa (14/5) untuk memastikan progres fisik dan mengatasi kendala di lapangan.
Progres Fisik dan Target Penyelesaian
Proyek jembatan yang membentang di atas Sungai Way Bungur ini masuk dalam daftar prioritas nasional. Pemerintah menargetkan konstruksi rampung pada akhir 2025, dengan estimasi anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN.
Menurut data sementara, progres pembangunan telah mencapai tahapan pemancangan pondasi dan pembangunan abutment. Wapres meminta kontraktor mempercepat pekerjaan tanpa mengorbankan kualitas, terutama menjelang musim kemarau yang biasanya dimanfaatkan untuk pekerjaan struktur utama.
Manfaat Ekonomi dan Konektivitas Regional
Jembatan Way Bungur akan menghubungkan Kecamatan Sukadana dengan Kecamatan Labuhan Maringgai. Selama ini warga dan pelaku usaha harus memutar hingga puluhan kilometer atau bergantung pada feri kecil yang kapasitasnya terbatas.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur menyebut jembatan ini bakal memangkas waktu tempuh hingga 40 persen. Distribusi hasil pertanian dan perikanan dari pesisir timur ke pusat kabupaten diprediksi lebih efisien.
“Dengan jembatan ini, biaya logistik bisa turun drastis. Petani udang dan nelayan di Labuhan Maringgai selama ini keluhkan ongkos angkut yang tinggi,” ujar Kepala Dinas PU setempat dalam keterangan yang diterima wartawan.
Metode Inspeksi Tak Biasa
Pemilihan perahu klotok sebagai alat transportasi menuju lokasi proyek menjadi perhatian tersendiri. Akses darat menuju titik pembangunan jembatan memang belum memadai, sehingga rombongan Wapres harus menyusuri sungai.
Gibran sempat berdialog dengan warga sekitar yang ikut meninjau dari tepi sungai. Beberapa warga menyampaikan keluhan terkait pembebasan lahan yang belum tuntas di beberapa titik. Wapres berjanji akan mengoordinasikan masalah itu dengan Kementerian ATR/BPN.
Tindak Lanjut dan Pengawasan
Wapres meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dana antisipasi jika terjadi kenaikan harga material. Selain itu, tim pengawas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit progres setiap tiga bulan.
Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan akses jalan pendukung dari dan menuju jembatan. Tanpa jalan penghubung yang memadai, manfaat jembatan tidak akan optimal.
Gibran menegaskan proyek ini harus selesai tepat waktu karena menjadi salah satu janji Presiden dalam pemerataan pembangunan di Sumatera. “Tidak boleh molor. Ini untuk rakyat,” kata Wapres di lokasi.
