PALU — Pemkot Palu tidak lagi mengandalkan data usang untuk menyusun kebijakan. Lima ratus mahasiswa Statistika Fakultas MIPA Universitas Tadulako resmi magang di 32 OPD mulai pekan ini, dengan tugas utama mengaudit, merapikan, dan memvalidasi data sektoral.
Program ini merupakan respons langsung terhadap temuan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat masih banyak data OPD di Palu tidak sinkron dengan portal Satu Data Indonesia. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Palu, Jhony P. R. Kiyay, menyebut keterlibatan mahasiswa sebagai solusi jangka pendek yang konkret.
"Kami butuh tenaga yang paham metodologi statistik dan bisa bekerja cepat. Mahasiswa Untad punya kapasitas itu. Mereka akan membantu cleaning data sebelum masuk ke portal daerah," ujar Jhony dalam sambutan pelepasan mahasiswa, Senin (17/3).
Apa Saja Tugas 500 Mahasiswa di OPD?
Setiap mahasiswa ditempatkan berdasarkan bidang keilmuan dan kebutuhan OPD. Mereka tidak sekadar mengisi absensi. Tugas utama meliputi verifikasi data pembangunan, penyusunan metadata, hingga menyusun rekomendasi perbaikan basis data.
Mahasiswa juga diminta mengidentifikasi data ganda atau data mati yang selama ini tidak pernah diperbarui. Kepala Bappeda Kota Palu, Irmayanti Litbolo, mengatakan data kependudukan, infrastruktur, dan kemiskinan menjadi prioritas utama.
"Kami punya data kemiskinan versi BPS, versi Dinsos, dan versi kelurahan. Angkanya sering berbeda. Mahasiswa ini akan membantu mencari titik temunya," kata Irmayanti.
Mengapa Data Daerah Sering Bermasalah?
Persoalan data di daerah bukan hal baru. Selama ini, setiap OPD mengelola datanya sendiri-sendiri tanpa standar baku. Akibatnya, ketika Pemkot menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), data yang dipakai sering tidak seragam.
Kepala BPS Kota Palu, Sofyan, mengapresiasi langkah Pemkot. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa statistika bisa mempercepat proses standardisasi data. "Satu Data Daerah bukan sekadar aplikasi, tapi soal budaya kerja. Mahasiswa bisa menjadi agen perubahan itu," ujarnya.
Program magang ini berlangsung selama tiga bulan, mulai Maret hingga Juni 2025. Setelah masa magang berakhir, hasil kerja mahasiswa akan dievaluasi dan dijadikan acuan untuk penyusunan data dasar tahun 2026.
Dampak Langsung ke Warga Palu
Data yang akurat berdampak langsung pada pelayanan publik. Dengan data kependudukan yang valid, misalnya, distribusi bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran. Data infrastruktur yang rapi memudahkan Pemkot menentukan prioritas perbaikan jalan dan drainase.
Jhony menambahkan, ke depan Pemkot akan mengintegrasikan semua data OPD ke dalam satu portal yang bisa diakses publik. "Warga bisa melihat sendiri, berapa anggaran pembangunan di kelurahan mereka, dan sejauh mana realisasinya. Ini soal transparansi," pungkasnya.
