PALU — Surat FMKR Desa Ensa memuat kronologi tindak lanjut laporan yang sebelumnya disampaikan ke aparat penegak hukum. Forum mencatat sejumlah pertemuan dengan penyidik Pidana Khusus sejak laporan pertama masuk pada 24 Agustus 2026.
Tiga hari setelah pelaporan, perwakilan forum mengecek perkembangan ke Kejari dan bertemu penyidik Pidsus. Saat itu, penyidik menyampaikan laporan akan diselesaikan di Kejari Morowali Utara.
Pada 23 September 2026, FMKR kembali berkoordinasi dengan Kejari Morowali Utara. Menurut forum, pihak kejaksaan melalui seorang perwakilan menyatakan laporan telah ditangani dan sprindik serta pemanggilan saksi akan segera dilakukan.
Ketua FMKR lantas mendatangi Kejari Morowali Utara pada 5 Oktober 2026 untuk menanyakan perkembangan. Dalam pertemuan itu disepakati tim kejaksaan akan mendatangi Desa Ensa untuk berdialog dengan masyarakat sekaligus memverifikasi laporan.
Tim Kejari Morowali Utara mendatangi Desa Ensa pada Sabtu, 10 Oktober 2026, sekitar pukul 09.30 WITA. Pertemuan berlangsung di rumah mantan Kepala Desa Ensa, Albert Madude.
Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan persoalan tata kelola pemerintahan desa. Salah satu yang disoroti adalah dugaan tidak dilaksanakannya pembahasan APBDes selama delapan tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dugaan itu masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Forum menyebut dialog berlangsung akrab dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Surat FMKR turut memuat pengakuan Ferry D. Siombo soal insiden pada 10 Oktober 2026 sekitar pukul 20.00 WITA. Ferry mengaku diserang dan dipukul seorang warga bernama Yan Turang.
Menurut surat itu, Ferry terjatuh dari sepeda motor setelah mendengar teriakan dari arah rumah warga tersebut. Ia kemudian mengalami sejumlah pukulan pada bagian wajah dan dada hingga terdorong ke pagar SMP GKST Ensa.
Ferry menyatakan telah berupaya menenangkan warga agar tidak terjadi keributan lebih besar. Insiden itu disebut terjadi di hari yang sama dengan kunjungan tim kejaksaan ke Desa Ensa.
FMKR meminta Kejati Sulawesi Tengah mengevaluasi kinerja Kejari Morowali Utara, khususnya terkait lambatnya penanganan laporan dugaan korupsi APBDes Desa Ensa dan CSR PT Timur Jaya Indomakmur.
Forum juga mendesak agar sprindik segera diterbitkan sehingga proses penanganan laporan memiliki kejelasan hukum dan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
"Kami datang ke Kejati Sulteng minta penanganan kasus Ensa segera ditindaklanjuti, mengingat dampak dari laporan kami terjadi penganiayaan terhadap saya," ujar Ferry Siombo.
FMKR menegaskan permintaan tersebut disampaikan untuk mendorong kepastian penanganan laporan sekaligus menghindari potensi konflik yang lebih besar di tengah masyarakat Desa Ensa.
Saat dikonfirmasi, FMKR mengaku Kejati Sulteng akan segera menindaklanjuti tuntutan mereka dengan menyurati Kejari Morowali Utara.