MOROWALI — Pertumbuhan industri pengolahan nikel yang pesat di Kabupaten Morowali tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Serikat Petani Indonesia (SPI) Cabang Morowali menilai pemerintah daerah masih belum optimal dalam menerjemahkan anggaran menjadi program yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas pertanian.
Desakan evaluasi terbuka disampaikan SPI menyusul adanya bantuan benih padi unggul bersertifikat yang diserahkan Bupati Morowali kepada petani di Desa Lembo Makmur, Kecamatan Bumi Raya pada 14 Juli 2026. Pemerintah menyebut program itu sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan, namun SPI menilai program tanpa data terukur hanyalah seremoni.
SPI meminta pemerintah daerah membuka data komprehensif produksi pertanian tahun 2025 yang bersumber dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah. Publik dan organisasi petani ingin melihat perkembangan produktivitas setiap komoditas dan wilayah secara riil.
“Kalau pemerintah mengatakan ada program untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kami ingin melihat datanya. Berapa petani yang menerima manfaat, berapa luas lahan yang mendapatkan intervensi, berapa anggarannya dan apa hasilnya. Jangan hanya berhenti pada seremoni penyerahan bantuan,” tegas Zulfikar, Kepala Divisi Advokasi dan Badan Aksi Tani Indonesia Cabang Morowali, Sabtu (29/08/2026).
SPI menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dinilai mencerminkan lemahnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD. Organisasi petani ini memahami SiLPA tidak bisa langsung dibagikan ke sektor pertanian, namun tetap relevan dipertanyakan publik.
“Kalau kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang belum selesai, pemerintah harus menjelaskan mengapa anggaran yang sudah direncanakan belum seluruhnya mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan rakyat,” kata pernyataan SPI.
Menurut SPI, persoalan mendasar petani Morowali bukan hanya soal benih. Jalan usaha tani yang rusak membuat biaya produksi membengkak karena petani kesulitan membawa pupuk ke lahan dan mengangkut hasil panen keluar. Ketersediaan pupuk, sarana produksi, teknologi, pendampingan, hingga akses pasar juga menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Zulfikar menegaskan pihaknya tidak mempertentangkan industri dengan pertanian. “Industri boleh tumbuh dan investasi boleh berkembang. Tetapi pertumbuhan industri tidak boleh membuat pemerintah lupa bahwa ada petani yang membutuhkan jalan menuju lahannya, pupuk, benih, sarana produksi dan kepastian pasar,” ujarnya.
SPI mendorong pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terbuka terhadap kebijakan sektor pertanian. Beberapa permintaan konkret disampaikan organisasi ini kepada Pemkab Morowali: