Pemkot Palu dan Sikola Mombine Gelar Workshop Inklusi Disabilitas, Targetkan Seluruh OPD Paham Aksesibilitas

Penulis: Nanda Firmansyah  •  Rabu, 15 Juli 2026 | 10:21:01 WIB
Wali Kota Palu diwakili Staf Ahli Yudhi Riyani Firman membuka Workshop Inklusi Disabilitas yang digelar Pemkot Palu bersama Yayasan Sikola Mombine.

PALU — Workshop ini menjadi ruang belajar bagi seluruh OPD agar prinsip inklusi tidak hanya berhenti sebagai wacana. Dalam sambutan yang dibacakan Yudhi, Wali Kota Palu menekankan bahwa pembangunan kota belum bisa disebut berhasil jika masih ada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses dan manfaat yang sama.

Empat Pilar Inklusi yang Ditekankan dalam Workshop

Peserta diajak mendalami empat prinsip utama: aksesibilitas fasilitas publik, partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam perencanaan, penyediaan data terpilah yang akurat, serta perluasan akses kesempatan kerja. Pemerintah Kota Palu menilai penguatan data menjadi kunci agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran.

“Penyandang disabilitas bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi subjek pembangunan yang memiliki potensi dan kontribusi besar bagi kemajuan daerah,” kata Yudhi Riyani Firman di hadapan para pejabat OPD.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Syarat Mutlak

Workshop ini digagas Yayasan Sikola Mombine bersama Sasakawa Peace Foundation melalui Program EMPOWER-IN. Pemerintah Kota Palu mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Tanpa sinergi dengan organisasi disabilitas, perguruan tinggi, dan dunia usaha, kata Yudhi, ekosistem inklusif sulit terwujud.

Komitmen Pemkot Palu tidak hanya di atas kertas. Beberapa langkah konkret sudah dijalankan, seperti peningkatan aksesibilitas trotoar dan gedung perkantoran, penyediaan layanan ramah disabilitas di puskesmas, serta mendorong keterlibatan aktif komunitas disabilitas dalam musrenbang.

Target: Lahirkan Langkah Konkret, Bukan Sekadar Forum

Pemerintah berharap workshop ini menghasilkan rencana aksi yang bisa diterapkan masing-masing perangkat daerah. Setiap OPD diminta mengintegrasikan prinsip inklusi ke dalam program kerja tahunan, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pekerjaan Umum.

“Ketika kita mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, sesungguhnya kita sedang membangun kota yang lebih manusiawi, lebih berkeadilan, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan,” ujar Yudhi mengutip pesan Wali Kota.

Kota Palu sendiri menargetkan status sebagai kota ramah disabilitas, sejalan dengan visi “Kota Palu Mantap Berkelanjutan yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif.” Workshop ini menjadi salah satu pijakan untuk memperkuat fondasi menuju target tersebut.

Reporter: Nanda Firmansyah
Sumber: sultengraya.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top