PALU — Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, membuka langsung kegiatan harmonisasi tersebut. Dua rancangan yang dibahas adalah Ranperbup tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2020–2045 dan Ranperbup tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029.
Grand Design Pembangunan Kependudukan berfungsi sebagai kerangka besar yang mengarahkan pembangunan penduduk hingga 2045. Sementara Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menerjemahkan arah kebijakan itu ke dalam tahapan dan prioritas program selama periode 2025–2029.
Mengapa Dua Ranperbup Ini Harus Selaras
Kedua rancangan memiliki keterkaitan langsung dalam memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan. Keselarasan substansi keduanya dinilai diperlukan agar perencanaan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
Tanpa keselarasan, kebijakan jangka panjang berisiko berhenti di atas kertas. Tahapan program yang lebih terukur menjadi jembatan antara visi 2045 dan prioritas lima tahunan.
Kepala Kanwil: Regulasi Harus Perhatikan Kebutuhan Daerah
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, menekankan bahwa regulasi pembangunan kependudukan harus dirancang dengan memperhatikan keterpaduan kebijakan dan kebutuhan daerah.
"Pembangunan kependudukan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan pengaturan yang terarah agar kebijakan jangka panjang dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur dan berkelanjutan," ujar Hendrik Pagiling.
Hendrik turut menyoroti pentingnya keselarasan substansi kedua rancangan agar implementasinya berjalan efektif di lapangan.
"Kami berharap hasil harmonisasi ini dapat memperkuat landasan hukum perencanaan kependudukan di Kabupaten Banggai Laut, sehingga setiap program yang disusun mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia," tambahnya.
Dampak ke Warga Banggai Laut
Bagi warga Banggai Laut, dua regulasi ini menentukan arah layanan kependudukan, pendidikan, dan kesehatan dalam dua dekade ke depan. Peta jalan 2025–2029 menjadi acuan prioritas program yang lebih dekat ke kebutuhan harian, mulai dari pencatatan sipil hingga penyiapan sumber daya manusia.
Kanwil Kemenkum Sulteng menyatakan terus mendorong pembentukan produk hukum daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi menjadi tahap yang memastikan kedua Ranperbup tidak bertabrakan dengan aturan di atasnya sebelum ditetapkan menjadi perbup.
