Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung bergerak cepat menyusul gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan memprioritaskan pemeriksaan menyeluruh pada sejumlah gedung layanan publik.
Langkah ini menjadi tindak lanjut arahan Menteri PU Dody Hanggodo yang ingin memastikan setiap bangunan terdampak masih layak dan aman digunakan. Sekaligus, Kementerian PU mengumpulkan data untuk menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
Prioritas pemeriksaan difokuskan pada fasilitas yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar warga, mencakup rumah sakit, kantor pemerintahan, rumah ibadah, hingga berbagai fasilitas umum.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, kebutuhan masyarakat menjadi hal yang utama. "Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses tersebut, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT selaku kepanjangan tangan Kementerian PU menambah jumlah personel di lapangan.
Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang saat ini telah berada di lapangan. Dengan demikian, total terdapat 14 personel yang akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak.
Peninjauan dimulai dari Labuan Bajo dengan menyasar Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah gedung layanan publik lain. Usai menuntaskan tugas di sana, tim akan melanjutkan perjalanan ke Ruteng dan daerah sekitarnya.
Kegiatan inspeksi ini digelar demi memberi kepastian keamanan bagi masyarakat dan pengguna gedung, terutama di masa tanggap darurat. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi acuan untuk menentukan kebutuhan perbaikan yang harus segera dilakukan.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Selain fokus pada bangunan, Kementerian PU juga telah mengecek kesiapan sarana air minum di Nagekeo, Ende, dan Sikka sejak dua hari terakhir. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi, hingga tampungan air warga.
Dalam pelaksanaannya, BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum di lapangan. Tim tidak hanya melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung melakukan penanganan terhadap sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu perbaikan yang langsung ditangani berada di Kabupaten Ende, yakni perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan dilakukan terhadap jaringan perpipaan yang terdampak sehingga layanan air minum dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat.
Pasukan tambahan juga disiapkan, dengan pemberangkatan 10 personel dari Kupang menuju Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Mereka bertugas memeriksa sarana air minum sekaligus memetakan kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi bencana.
Kementerian PU berkomitmen menjaga pasokan air bersih dan sanitasi selama masa darurat, karena keduanya merupakan kebutuhan pokok bagi warga maupun pengungsi.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit telah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo dan dapat dilanjutkan pemanfaatannya untuk mendukung penanganan bencana gempa.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Sebanyak delapan unit merupakan dukungan yang tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Sementara itu, di Kupang masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Saat ini, Kementerian PU tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian agar kebutuhan air bersih dan sanitasi bisa dipenuhi secepatnya. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya, akan dilakukan.
Sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM jika jaringan tersedia dan berfungsi. Namun, bila tidak ada atau rusak, Kementerian PU siap menyalurkan alternatif melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, maupun sarana pendukung lain.
Kementerian PU menjamin pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan berlanjut secara bertahap ke daerah yang membutuhkan. Ini merupakan wujud respons cepat pemerintah agar warga terdampak gempa tetap bisa mengakses layanan dasar selama masa tanggap darurat.
