PALU — Para siswa tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa di Sulawesi Tengah kini mulai mendapatkan pelatihan khusus menghadapi gempa dan tsunami. Disdik Sulteng baru-baru ini menggelar simulasi mitigasi bencana yang dirancang khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di lingkungan SLB, sekaligus mengkaji kurikulum kebencanaan sebagai mata pelajaran formal.
Mengapa Simulasi Ini Berbeda dari Latihan Biasa?
Berbeda dengan simulasi pada umumnya, sesi kali ini menggunakan metode komunikasi dan instruksi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa. Untuk siswa tunanetra, instruksi evakuasi diberikan melalui suara dan sentuhan. Sementara siswa tunarungu mendapatkan panduan visual melalui gerakan dan kartu bergambar.
Kepala Disdik Sulteng melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus menyebut bahwa pendekatan ini krusial. "Mereka tidak bisa disamakan dengan siswa reguler. Instruksi 'lari ke luar kelas' harus diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat atau getaran lantai," ujarnya dalam keterangan pers di Palu, pekan lalu.
Kajian Kurikulum: Dari Simulasi ke Mata Pelajaran
Simulasi ini bukan sekadar agenda seremonial. Disdik Sulteng mengawali kajian serius untuk menjadikan pendidikan mitigasi bencana sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal di seluruh sekolah, termasuk SLB. Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebagai salah satu daerah dengan risiko gempa dan tsunami tinggi pascatsunami 2018.
Tim kurikulum Disdik saat ini tengah menyusun modul pembelajaran yang membedakan materi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, serta modul khusus bagi ABK. "Kami targetkan draf awal kurikulum selesai tahun ajaran depan, sehingga guru-guru di SLB sudah bisa mulai mengajarkan teknik evakuasi mandiri secara terjadwal," tambahnya.
Apa yang Akan Diajarkan kepada Siswa SLB?
Dalam rencana awal kurikulum, materi kebencanaan untuk ABK tidak hanya teori. Siswa akan diajarkan secara praktik cara merunduk, berlindung di bawah meja kokoh, hingga jalur evakuasi khusus di sekolah mereka. Untuk siswa tunadaksa yang menggunakan kursi roda, pelatihan difokuskan pada cara meminta bantuan dan titik kumpul yang aksesibel.
Disdik juga berencana melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng sebagai pelatih lapangan. "Kami ingin anak-anak ini tidak menjadi korban karena ketidaktahuan. Mereka punya hak yang sama untuk selamat," tegas Kepala Bidang tersebut.
Tantangan Penerapan di Sekolah
Meski kajian berjalan positif, Disdik mengakui ada sejumlah tantangan. Keterbatasan guru pendamping khusus dan alat peraga simulasi menjadi kendala utama di beberapa SLB di daerah terpencil. Namun, Disdik berkomitmen mengalokasikan anggaran pelatihan guru dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun depan.
Langkah Disdik Sulteng ini dinilai sebagai terobosan mengingat belum banyak provinsi di Indonesia yang secara spesifik merancang kurikulum kebencanaan untuk anak berkebutuhan khusus. Jika berjalan lancar, kurikulum ini bisa menjadi model bagi daerah rawan bencana lainnya di Tanah Air.
