TOLITOLI — Kanwil Kemenkum Sulteng terus mendorong peningkatan kualitas layanan informasi hukum di daerah. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi pengelolaan JDIH yang digelar di Tolitoli, Rabu lalu, dengan menghadirkan seluruh anggota JDIH dari kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Peran Strategis JDIH dalam Keterbukaan Informasi Publik
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa JDIH bukan sekadar pusat arsip produk hukum daerah. Lebih dari itu, lembaga ini menjadi instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"JDIH harus mampu menjadi pusat informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah diakses dan terintegrasi," ujar Rakhmat Renaldy dalam sambutannya. Ia menambahkan, dengan pengelolaan yang baik, masyarakat bisa memperoleh kepastian informasi hukum secara cepat dan terpercaya.
Sinergi Pemerintah Daerah dan DPRD Jadi Kunci
Menurut Rakhmat, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh anggota JDIH menjadi faktor penentu dalam mewujudkan layanan informasi hukum yang berkualitas. Forum sosialisasi ini juga dimanfaatkan sebagai wadah koordinasi dan berbagi pengalaman antaranggota JDIH dalam mengelola dokumentasi hukum.
Selain itu, kegiatan ini sekaligus mempersiapkan pelaksanaan penilaian kinerja anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pembinaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh anggota JDIH di Sulawesi Tengah mampu memenuhi indikator penilaian nasional.
Target: JDIH Modern dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat
"Penguatan JDIH bukan semata-mata untuk memenuhi aspek penilaian kinerja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menghadirkan layanan informasi hukum yang modern, terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ungkap Rakhmat.
Ia menekankan bahwa JDIH yang kuat akan memudahkan masyarakat memperoleh informasi hukum yang valid dan terpercaya. Ke depannya, Kanwil Kemenkum Sulteng akan melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala.
Pembaruan dokumen hukum pada website JDIH masing-masing instansi juga akan terus didorong. Targetnya, JDIH di Sulawesi Tengah bisa menjadi rujukan utama informasi hukum bagi masyarakat.
