PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan pesan berantai yang mengatasnamakan Gubernur Anwar Hafid tersebut adalah hoaks. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Sulteng, Wahyu Agus Pratama, menegaskan informasi itu tidak berasal dari gubernur maupun instansi resmi.
Isi Pesan dan Modus yang Digunakan Pelaku
Dalam pesan yang beredar, penerima diminta mengirimkan nama lengkap, nomor rekening, nama bank, hingga identitas pribadi lainnya. Pelaku beralasan data tersebut diperlukan sebagai syarat pencairan hadiah atau verifikasi pemenang.
“Pesan tersebut bukan berasal dari Gubernur Sulawesi Tengah maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai dan tidak menindaklanjuti permintaan pengiriman data pribadi maupun informasi perbankan,” tegas Wahyu dalam keterangannya, Senin lalu.
Potensi Penyalahgunaan Data dan Imbauan Kewaspadaan
Menurut Wahyu, pelaku diduga memanfaatkan nama pejabat publik untuk memperoleh data pribadi masyarakat. Data tersebut berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan, termasuk penipuan dan penyalahgunaan rekening.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran hadiah yang disampaikan melalui pesan pribadi, terutama jika disertai permintaan data sensitif seperti nomor rekening, PIN, OTP, maupun identitas pribadi lainnya.
“Masyarakat harus lebih teliti dan selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima. Jangan memberikan data pribadi kepada pihak yang identitasnya tidak jelas dan jangan mengklik tautan mencurigakan,” ujarnya.
Kanal Resmi dan Prinsip Saring Sebelum Sharing
Pemprov Sulteng menegaskan, seluruh informasi resmi terkait program pemerintah, bantuan sosial, pemberian penghargaan, maupun kegiatan pemerintahan hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pemprov Sulteng serta media massa yang kredibel.
Masyarakat diharapkan menerapkan prinsip “saring sebelum sharing” dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum meneruskannya kepada orang lain. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran hoaks sekaligus menjaga keamanan data pribadi di ruang digital.
Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan pesan serupa kepada pihak berwenang atau kanal resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
