PALU — Satu dari enam indikator visi pembangunan daerah menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Palu menduduki posisi teratas se-Sulawesi Tengah. Data ini merupakan bagian dari IKU yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan suatu pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Fakta ini menjadi perhatian serius mengingat Palu sebagai ibu kota provinsi seharusnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan angka yang kontras dengan daerah lain di Sulteng.
Apa yang Dimaksud dengan IKU Keenam?
Indikator Kinerja Utama keenam dalam visi pembangunan daerah secara spesifik menyoroti aspek ketenagakerjaan. Indikator ini tidak hanya mengukur jumlah pengangguran, tetapi juga melihat faktor putus asa di kalangan pencari kerja.
Pengangguran putus asa merujuk pada individu yang sudah berhenti mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang. Fenomena ini kerap tidak tercatat dalam statistik pengangguran umum, sehingga angkanya bisa lebih besar dari data resmi.
Mengapa Angka di Kota Palu Paling Tinggi?
Beberapa faktor disebut-sebut menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Kota Palu. Pertama, dampak bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi pada 2018 yang belum sepenuhnya pulih. Banyak sektor usaha yang belum bangkit kembali, terutama di bidang perdagangan dan jasa.
Kedua, urbanisasi dari daerah sekitar seperti Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Warga dari kabupaten penyangga terus berdatangan ke Palu untuk mencari kerja, tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
Ketiga, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi yang belum memiliki kompetensi yang diminta pasar kerja lokal.
Bagaimana Perbandingannya dengan Daerah Lain?
Meskipun data spesifik antar kabupaten/kota belum dirilis secara detail, indikator awal menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan sektor pertambangan dan perkebunan yang kuat, seperti Morowali dan Banggai, cenderung memiliki tingkat pengangguran lebih rendah. Sementara itu, daerah perkotaan seperti Palu justru menghadapi tantangan lebih besar karena sektor informal yang dominan.
Kota Palu juga menghadapi masalah struktural berupa minimnya kawasan industri baru pascabencana. Hal ini membuat penyerapan tenaga kerja tidak maksimal, terutama bagi lulusan baru atau angkatan kerja muda.
Apa Langkah Selanjutnya?
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu disebut tengah menyusun program intervensi yang lebih spesifik. Salah satu yang didorong adalah program pelatihan vokasi yang langsung terhubung dengan industri, serta percepatan rehabilitasi kawasan ekonomi yang terdampak bencana.
Para pemangku kepentingan juga diharapkan mampu memetakan ulang data pengangguran putus asa agar kebijakan yang diambil tidak hanya menyentuh angka statistik, tetapi juga realitas sosial di lapangan.
