PALU — Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di DPRD Kota Palu tidak hanya menjadi agenda seremonial. Di balik laporan yang disampaikan eksekutif, sejumlah catatan kritis mengemuka. Anggota dewan menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih timpang antara perencanaan dan realisasi.
Serapan Anggaran yang Rendah Jadi Sorotan Utama
Salah satu temuan yang paling mencolok adalah rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD. Alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata tidak berbanding lurus dengan realisasi di lapangan. DPRD menilai hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan program dan kemampuan eksekusi dari instansi terkait.
“Kami menemukan beberapa OPD yang serapan anggarannya sangat minim. Ini masalah klasik yang terus berulang,” ujar seorang anggota DPRD Palu dalam forum pembahasan tersebut. Kondisi ini, lanjutnya, menghambat efektivitas program pembangunan yang seharusnya dirasakan masyarakat.
Target Pendapatan Daerah Belum Sesuai Harapan
Selain belanja, sisi penerimaan daerah juga menjadi perhatian serius. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 dinilai belum tercapai secara optimal. DPRD mendorong Pemerintah Kota Palu untuk lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Rendahnya realisasi PAD ini berdampak langsung pada fleksibilitas fiskal daerah. Artinya, ruang gerak pemkot untuk membiayai program-program prioritas menjadi lebih terbatas jika penerimaan tidak sesuai target.
Apa Langkah Selanjutnya?
DPRD Palu meminta agar setiap OPD yang dinilai bermasalah segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Rekomendasi dari pembahasan LKPJ ini akan menjadi dasar bagi pemkot untuk menyusun kebijakan perbaikan di sisa tahun anggaran. Dewan juga mengingatkan agar perencanaan program ke depan harus lebih realistis dan terukur.
Pembahasan LKPJ merupakan momentum bagi DPRD untuk mengawal kinerja eksekutif. Dengan adanya sorotan ini, publik berharap ada perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan dan program pembangunan di Kota Palu.
