SULAWESI TENGAH — United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) memperingatkan penggunaan kecerdasan buatan di bidang militer berpotensi menghilangkan peran manusia dalam penilaian dan pengambilan keputusan strategis. AI militer kini dipakai untuk analisis intelijen, identifikasi target, operasi drone, hingga perancangan serangan siber. PBB menilai percepatan operasi ini membawa risiko kesalahan dan eskalasi yang tidak disengaja.
Direktur UNIDIR Robin Geiss menyampaikan peringatan itu di Markas Besar PBB, Selasa (20/10). Ia mempertanyakan batas moral penggunaan mesin dalam operasi bersenjata, termasuk pada konteks senjata nuklir.
UNIDIR mencatat AI militer mulai banyak digunakan untuk tugas teknis tertentu: analisis intelijen, identifikasi target, pengoperasian drone, sampai perancangan serangan siber. Teknologi ini secara signifikan meningkatkan kecepatan operasi penyerangan.
Di sisi lain, kecepatan yang sama memperbesar risiko kesalahan serta eskalasi yang tidak disengaja. Hilangnya peran manusia untuk menilai serangan dan respons secara bijak disebut sebagai sumber utama kerugian tersebut.
Robin menyatakan Sekretaris Jenderal PBB telah berulang kali menyerukan regulasi yang lebih ketat terhadap AI militer. Seruan itu mencakup pengaturan sistem senjata otonom yang mematikan agar penggunaannya tidak melampaui garis moral manusia.
Centre of Excellence on AI, Peace and Security sebagai bagian dari UNIDIR membentuk forum berisi pemangku kepentingan untuk membahas AI dalam perdamaian dan keamanan internasional. Forum ini akan menyusun kerangka kerja bagi pelaku industri sebagai pedoman mendesain dan mengembangkan alat militer berbasis AI secara lebih bertanggung jawab.
Forum tersebut juga mengembangkan leksikon atau kamus istilah keamanan AI untuk mengklarifikasi konsep seperti otonomi, keselamatan, dan keamanan. Tujuannya menghindari ambiguitas dalam komunikasi antarpihak.
Agenda lain forum ini adalah mengatasi risiko penyalahgunaan AI oleh kelompok bersenjata non-negara. Penyalahgunaan tersebut mencakup dukungan untuk perencanaan operasional, pelaksanaan, hingga logistik.
Pembentukan forum ini menandai upaya PBB memindahkan perdebatan AI militer dari sekadar seruan moral ke penyusunan standar teknis. Bagi industri teknologi global, arah kerangka kerja yang dihasilkan berpotensi memengaruhi cara perusahaan mengembangkan produk AI yang menyentuh sektor pertahanan dan keamanan.