MOROWALI — Anwar Hafid menyampaikan arahan pembentukan satgas dalam rapat koordinasi di Pendopo/Kediaman Gubernur di Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Kamis (22/10/2026). Rapat itu dihadiri Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Kepala Bapenda Kabupaten Morowali.
Menurut Anwar, capaian pendapatan daerah yang telah diraih patut diapresiasi. Namun ia menilai pemerintah tidak boleh berpuas diri karena masih ada potensi penerimaan yang belum teridentifikasi secara maksimal.
Kondisi fiskal daerah juga disebutnya turut dipengaruhi ketidakpastian penyelesaian kewajiban kurang bayar dari pemerintah pusat. Karena itu, sisa dua bulan tahun anggaran harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Satgas terpadu akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, mulai dari sektor pendapatan, lingkungan hidup, kehutanan, hingga ketenagakerjaan. Tim ini bekerja bersama pemerintah kabupaten untuk memperkuat pendataan, pengawasan, dan penelusuran potensi pajak serta retribusi dari kegiatan usaha.
Anwar menegaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah bukan semata tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah. Seluruh perangkat daerah diminta mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya.
"Ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Bapenda. Semua perangkat daerah harus terlibat. Dinas teknis menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lapangan, kemudian tim pendapatan ikut mengoptimalkan potensi pajaknya. Kita kerjakan bersama-sama agar hasilnya maksimal," ujarnya.
Salah satu objek yang menjadi perhatian adalah pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan berat dan alat berat yang dipakai dalam operasional industri. Pemerintah ingin pendataan kendaraan dan alat berat dilakukan cermat agar kewajiban perpajakan yang menjadi hak daerah dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kita harus memastikan semua potensi yang menjadi hak daerah dapat dioptimalkan. Kalau aktivitas usahanya berjalan dan kewajiban pajaknya sudah diatur, maka harus dipenuhi sesuai ketentuan. Kita ingin ada kejelasan data dan ketegasan dalam pelaksanaannya," kata Anwar.
Gubernur juga menyoroti potensi pajak air permukaan dari pemanfaatan sumber daya air untuk kegiatan usaha. Bapenda diminta mempelajari praktik pengelolaan pajak tersebut di daerah lain sekaligus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah teknis.
Penghitungan kewajiban pajak air permukaan harus didasarkan pada data pemanfaatan yang akurat dan sesuai regulasi. Dengan begitu, penerimaan dari sektor industri diharapkan memperkuat kapasitas fiskal Sulawesi Tengah.
Pendapatan daerah yang lebih maksimal disebut akan memberi pemerintah ruang pembiayaan lebih besar untuk menjalankan program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Alhamdulillah, capaian pendapatan kita sudah sangat baik. Saya berterima kasih kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten yang sudah berjuang di lapangan. Tetapi kita tidak boleh berpuas diri, karena potensi pendapatan kita masih cukup besar. Dua bulan ke depan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan potensi yang ada," tegas Anwar Hafid.