Bupati Morowali Iksan Ingatkan Aparatur Desa Kelola Anggaran Transparan: Kabupaten Tak Maju Kalau Desa Tertinggal

Penulis: Mahfud Ridwan  •  Rabu, 21 Oktober 2026 | 14:16:01 WIB
Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menyampaikan sambutan pada Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

JAKARTA — Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menilai kemajuan suatu daerah bergantung pada pembangunan di tingkat desa. Karena itu, aparatur desa di wilayahnya diminta memastikan setiap rupiah anggaran desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menghabiskan pagu.

Dalam sambutannya pada Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Iksan menyebut pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sebagai syarat utama. Kegiatan itu diikuti aparatur desa dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Rangkaian Pembangunan yang Tidak Bisa Dipisahkan

Iksan menjelaskan, pembangunan desa, kabupaten, provinsi, hingga negara saling berkaitan. Menurutnya, kemajuan tidak bisa terjadi secara sepotong-sepotong.

"Daerah Morowali ini kalau mau maju tentunya kerja sama. Landasannya paling terkecil itu adalah desa. Daerah kabupaten tidak akan maju kalau desanya tidak maju," tegas Iksan di Hotel Jayakarta, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ia menambahkan, provinsi juga tidak akan hebat tanpa kabupaten yang dibangun. Hal serupa berlaku bagi Indonesia bila provinsi seperti Sulawesi Tengah tertinggal.

"Begitu juga provinsi tidak akan hebat kalau tidak ada kabupatennya yang dibangun. Negara kalau provinsi Sulawesi Tengah tidak bagus, maka Indonesia juga tidak akan maju. Itu adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain," ujarnya.

Satu Rupiah Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan

Melalui bimtek tersebut, Iksan berharap kapasitas aparatur desa meningkat dalam mengelola keuangan sesuai ketentuan berlaku. Anggaran desa yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan setiap penggunaan anggaran wajib dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari uang rakyat. Nilai sekecil apa pun, kata Iksan, tetap berarti bagi warga yang menerima manfaatnya.

"Sekecil apa pun uang rakyat atau uang daerah ini, baik itu dari pusat, provinsi, kemudian kabupaten yang disalurkan kepada pemerintah desa melewati mekanisme yang ada, maka kita betul-betul memanfaatkannya sesuai asas kebutuhan. Satu rupiah itu sangat berarti dan perlu dipertanggungjawabkan," tutupnya.

Dorongan agar Dana Desa Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten Morowali menempatkan bimtek ini sebagai bekal teknis bagi aparatur desa dalam menyusun dan melaporkan penggunaan anggaran. Pemahaman yang baik diharapkan mencegah kesalahan administrasi yang kerap berujung pada temuan pemeriksaan.

Dengan pengelolaan yang tertib, anggaran desa diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Iksan meminta aparatur desa tidak hanya mengejar realisasi, tetapi memastikan program yang dibiayai benar-benar menjawab kebutuhan warga di tiap desa.

Reporter: Mahfud Ridwan
Sumber: bedahnusantaraindonesia.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top