Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membedah 124 rumah tidak layak huni sepanjang 2026, melampaui target 100 unit yang ditetapkan. Program Berani Bedah Rumah ini menelan anggaran sekitar Rp7,84 miliar dengan prioritas keluarga miskin kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data DTSEN.
PALU — Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah Akris Fattah Yunus menyatakan capaian program bedah rumah tahun ini melebihi target. Dari 100 unit yang direncanakan, realisasi mencapai 124 unit.
“Target tahun 2026 ini 100 unit, namun insyaallah capaian di tahun 2026 ini 124 unit. Ini melampaui dari apa yang sudah ditargetkan,” kata Akris di Palu, Kamis.
Program Berani Bedah Rumah merupakan bagian dari Berani Sejahtera yang digagas Pemprov Sulteng. Tujuannya meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah itu.
Dari 124 rumah yang ditangani, sebanyak 85 unit dibangun baru dan 39 unit lainnya mendapat peningkatan kualitas atau rehabilitasi. Total anggaran yang digelontorkan sekitar Rp7,84 miliar.
Anggaran untuk pembangunan satu rumah senilai Rp80 juta. Program ini telah diluncurkan pada Maret 2026 dengan dua skema, yakni pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah yang sudah ada.
Penanganan pembangunan baru tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Kabupaten Donggala mendapat porsi terbanyak dengan 40 unit, disusul Kota Palu 26 unit, Kabupaten Tojo Una-Una 15 unit, Banggai Laut 10 unit, Tolitoli lima unit, Buol lima unit, Banggai Kepulauan lima unit, dan Morowali Utara lima unit.
Sementara peningkatan kualitas atau rehabilitasi dilakukan di Kabupaten Banggai tujuh unit, Parigi Moutong empat unit, dan Donggala dua unit.
Akris menjelaskan pada 2025 tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah tercatat 10,52 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan capaian nasional 8,47 persen.
Sejumlah kabupaten masih memiliki tingkat kemiskinan sekitar 14 persen. Di antaranya Kabupaten Tojo Una-Una, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Banggai Kepulauan, Buol, dan Banggai Laut.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah provinsi mendorong penanganan RTLH, terutama bagi masyarakat miskin.
Program ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan pendataan, terdapat sekitar 80.694 RTLH yang dihuni keluarga dalam kelompok desil 1 hingga 4 di Sulawesi Tengah.
Akris menuturkan penanganan RTLH menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi. Hunian yang layak diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus membantu pengentasan kemiskinan.