PALU — Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah memasuki fase kritis. Data akumulasi aplikasi Sipongi Kementerian Kehutanan menunjukkan 3.138 hektare lahan telah terbakar hingga Agustus 2026, dengan 1.300 titik hotspot terdeteksi di seluruh wilayah.
Kepala Dishut Provinsi Sulawesi Tengah, Susanto Wibowo, menegaskan pihaknya menolak berpuas diri meski posisi provinsi ini membaik dari sebelumnya yang sempat menembus sepuluh besar nasional.
Dishut mengidentifikasi lima wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla paling tinggi saat ini. KPH Damplas Tinombo dan KPH Sipi 47 di Ampana menjadi konsentrasi utama karena tim gabungan masih melakukan pemadaman langsung di sejumlah titik api.
Dua kawasan tersebut terbakar meliputi lahan perkebunan warga serta area tanaman pinus. Tiga wilayah lain yang masuk daftar rawan adalah KPH Sintuwu Maroso di Kabupaten Poso, KPH TP Asa Arowa di Morowali Utara, dan KPH Balantak.
Susanto menjelaskan karhutla tahun ini dipicu tiga faktor utama. Musim kemarau panjang menjadi pemicu dominan, disusul aktivitas pembukaan kebun dengan cara membakar serta kelalaian pembuangan puntung rokok di area vegetasi kering.
"Karhutla juga sebagian masuk ke lahan produktif perkebunan milik masyarakat," ujar dia.
Dari total luasan yang terbakar, sebagian berada di lahan produktif perkebunan warga. Kondisi ini menambah beban kerugian ekonomi yang harus ditanggung masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Seluruh unit pelaksana teknis yang terdiri dari 13 KPH dan satu Taman Hutan Raya telah membentuk Masyarakat Peduli Api. Personel lapangan juga dibekali perlengkapan pemadaman mandiri berupa semprotan tangan, pakaian anti-api, dan sepatu boot.
Dishut menggandeng tim PPI Kementerian Kehutanan melalui Manggala Agni, Polhut, penyuluh, serta Masyarakat Peduli Api dalam penanganan di lapangan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan kesiapannya menggelontorkan dana darurat untuk operasional penanganan karhutla hingga fenomena El Nino berakhir. Penyaluran dana akan dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku ketua satuan tugas penanganan bencana.
"Pemprov siap menggelontorkan dana untuk kegiatan karhutla yang nantinya melalui BPBD sebagai ketua satgasnya," pungkas Susanto.