LIPKADA Center dan Koalisi Rakyat Sulawesi Tengah Susun Grand Desain Perjuangan Perkuat Manifesto Rajawali

PALU — Ketimpangan tata kelola tambang dan hak fiskal daerah di Sulawesi Tengah mendorong LIPKADA Center bersama Koalisi Rakyat Sulawesi Tengah menyusun grand desain perjuangan untuk memperkuat Manifesto Rajawali Sulteng. Langkah ini menargetkan keadilan pengelolaan sumber daya alam, transparansi penerimaan tambang, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.

Manifesto Rajawali: Menolak Kemiskinan di Atas Tanah Emas

Grand desain itu digagas sebagai bagian dari manifesto bertajuk "Menolak Kemiskinan di Atas Tanah Emas dan Ketimpangan Ekstrem Pusat dan Daerah". Manifesto ini menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah, mulai dari penerimaan bagi hasil (DBH) daerah, transparansi pendapatan tambang, hingga dampak lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat lokal.

LIPKADA Center dan Koalisi Rakyat Sulawesi Tengah menilai daerah yang kaya tambang selama ini belum merasakan manfaat secara optimal. Karena itu, gerakan ini difokuskan pada perbaikan tata kelola agar kekayaan alam tidak berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Strategi: Kolaborasi dengan Pemda dan DPRD tanpa Menjadi Bagian Struktur

Andi Ridwan Bataraguru dari LIPKADA Sulteng mengatakan, grand desain tersebut dibangun melalui kolaborasi antara kekuatan masyarakat sipil dengan pemerintah daerah dan DPRD Sulteng. Namun, koalisi tidak akan menempatkan diri ke dalam struktur pemerintahan.

"Grand desain tersebut dibangun melalui kolaborasi antara kekuatan masyarakat sipil dengan pemerintah daerah dan DPRD Sulteng, tanpa menempatkan koalisi ke dalam struktur pemerintahan," kata Andi Ridwan.

Langkah ini dimaksudkan agar perjuangan tetap independen sambil tetap mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah dan legislatif.

Pokok Perjuangan: dari Hak Fiskal hingga Ekonomi Lokal

Sebagai peta jalan, grand desain ini menyasar sejumlah poin utama dalam Manifesto Rajawali Sulteng:

• Mendorong keadilan tata kelola pertambangan di Sulawesi Tengah.
• Memperjuangkan hak fiskal daerah, khususnya dana bagi hasil yang dinilai belum adil.
• Menuntut transparansi penerimaan tambang agar diketahui publik.
• Menjaga kelestarian lingkungan dari dampak eksploitasi.
• Menguatkan pemberdayaan ekonomi lokal di komunitas sekitar tambang.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan pemerintah pusat lebih responsif terhadap tuntutan daerah. Langkah lanjutan dari grand desain masih menunggu pembahasan bersama para pihak terkait.