POSO — Tim BPKP Sulawesi Tengah meninjau langsung lokasi pembangunan RSUD Poso yang baru di Desa Maliwuko. Peninjauan ini merupakan rangkaian evaluasi pengelolaan pembiayaan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.
Dalam kunjungan tersebut, tim BPKP didampingi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Poso, Fuad A. Abdullah. Fokus pengawasan adalah memastikan setiap tahapan pembiayaan—perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemenuhan kewajiban—berjalan sesuai ketentuan.
Pembiayaan yang menjadi perhatian khusus adalah skema pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan RSUD Poso yang baru. Proyek ini dinilai strategis karena menyangkut peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Poso.
Pembangunan rumah sakit baru ini merupakan bagian integral dari visi "Poso Sehat". Dengan fasilitas yang lebih representatif, pelayanan kesehatan kepada warga diharapkan meningkat secara signifikan.
Melalui evaluasi ini, BPKP menekankan penguatan tata kelola pembiayaan daerah. Tujuannya agar setiap rupiah dari pinjaman daerah dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan.
Pengawasan ini bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan bentuk pendampingan agar pengelolaan keuangan Pemkab Poso semakin profesional. Dengan demikian, target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai tepat sasaran.
Kehadiran BPKP di lapangan menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat serius mengawal penggunaan pinjaman daerah. Setiap keputusan pembiayaan harus dipertanggungjawabkan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya memastikan pembangunan infrastruktur publik, khususnya di sektor kesehatan, berjalan dengan landasan administrasi yang kuat dan transparan.
Dengan pengawasan yang ketat, pembangunan RSUD Poso yang baru diharapkan berjalan lancar. Ke depannya, fasilitas ini akan menjadi pilar utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Poso dan sekitarnya.