DONGGALA — Endang, tenaga honorer PLKB di Kabupaten Donggala, menjadi salah satu motor penggerak di balik perjuangan puluhan rekannya yang lolos seleksi PPPK paruh waktu namun tak kunjung diusulkan ke pemerintah pusat. Bersama rombongan, ia nekat mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Tengah hingga akhirnya melakukan aksi damai untuk kedua kalinya.
Endang mengaku telah dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK paruh waktu. Namun, kebijakan Pemerintah Kabupaten Donggala membuat namanya bersama sejumlah honorer lain tidak masuk dalam daftar usulan. Sementara itu, sebanyak 430 nama dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah lebih dulu diajukan.
"Yang diusulkan OPD saja, sedangkan kami di lapangan ini tidak diusulkan," kata Endang kepada TribunPalu.com.
Kesenjangan kebijakan inilah yang memicu langkah awal mereka. Endang dan rekan-rekannya menggelar audiensi dengan pejabat di lingkungan Pemkab Donggala. Namun, hasil pertemuan itu tidak membuahkan titik terang.
Merasa tidak ada perubahan, rombongan honorer kemudian membawa persoalan ini ke tingkat provinsi. Mereka mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendiskusikan nasib mereka yang terkatung-katung. Audiensi tersebut kemudian menjadi dokumen resmi yang dikirimkan hingga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Sayangnya, hasil audiensi itu hanya keluar masuk meja birokrasi antara daerah dan pusat tanpa kejelasan. Surat-surat itu tidak kunjung membuahkan hasil nyata.
Didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat, para honorer pun mengambil langkah lebih tegas: jemput bola langsung ke Kementerian PAN-RB di Jakarta. Mereka tidak lagi menunggu surat-surat diproses dari daerah.
Setelah langkah jemput bola di kementerian, tekanan terus berlanjut. Endang dan kawan-kawan kembali menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah untuk kedua kalinya. Aksi ini memaksa pemerintah daerah kembali ke meja audiensi.
"Gubernur audiensi kami pertama kali dengan pejabat di Kabupaten Donggala," ucap Endang.
Hingga berita ini diturunkan, perjuangan Endang dan puluhan honorer lainnya masih berlangsung. Mereka berharap ada perubahan kebijakan dari Pemkab Donggala agar nama-nama yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat segera diusulkan. Tanpa kepastian, status mereka tetap menggantung di tengah tuntutan pekerjaan sebagai tenaga lapangan yang sudah mereka jalani bertahun-tahun.