PALU — Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhiddin menegaskan bahwa arsip pemerintahan bukan sekadar tumpukan dokumen administrasi. Dalam kunjungan pejabat ANRI di Palu, Senin, ia menyebut arsip adalah bukti sejarah perjalanan pembangunan daerah.
"Penyelenggaraan kearsipan yang baik menjadi bagian penting dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, dan akuntabel," kata Imelda.
Menurutnya, pengelolaan arsip yang profesional dan bertransformasi ke sistem digital menjadi kebutuhan mendesak. Tujuannya, dokumen tersimpan aman, terorganisir, dan bisa ditemukan kembali dengan cepat saat dibutuhkan.
Kolaborasi Pemkot Palu dan ANRI diwujudkan dalam bimbingan teknis pemantapan penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Kegiatan ini dijadwalkan pada Selasa, 12 Mei 2026, dipusatkan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu.
Selain bimbingan teknis, acara juga akan diisi gelar wicara atau talkshow khusus bagi para arsiparis di lingkungan Pemkot Palu.
"Di era kekinian digitalisasi sangat tepat untuk penyimpanan berbagai arsip daerah, karena sangat efisien, tidak boros tempat dan mudah diakses," ujar Imelda.
Ia menambahkan, penguatan kearsipan harus masif dilakukan, baik dari sisi kompetensi sumber daya manusia (SDM) maupun peningkatan kesadaran perangkat daerah. Setiap kegiatan pemerintahan harus terdokumentasi rapi sebagai bukti pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah dalam konteks pembangunan.
Direktur Kearsipan Daerah I ANRI, Irwanto Eko Saputro, turut hadir dalam kunjungan tersebut bersama Arsiparis Ahli Madya ANRI, Pinandita Syafrisman. Mereka didampingi perwakilan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta BKPSDMD Kota Palu.
Dengan sistem kearsipan yang tertib, Pemkot Palu berharap efisiensi operasional organisasi pemerintahan meningkat. Dokumen yang tersimpan rapi juga menjadi bukti legal dan pertanggungjawaban yang bisa diakses kapan saja oleh publik.