PALU — Ratusan orang yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah memadati area depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah sejak Senin pagi. Aksi ini dipicu oleh keterlambatan pembayaran hak-hak dasar pekerja, mulai dari upah tenaga honorer hingga Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Koordinator lapangan aksi, Moh. Raslin, menyatakan bahwa alasan keterbatasan anggaran yang sering dilontarkan pemerintah daerah sudah tidak relevan. Menurutnya, kondisi keuangan daerah sebenarnya mencukupi jika dialokasikan pada prioritas yang tepat.
“Sulawesi Tengah itu sebenarnya banyak uang. Tidak boleh beralasan. APBD kita sering diprioritaskan ke hal-hal yang tidak jelas, sementara honorer menjerit,” ujar Raslin di sela-sela orasi.
Kondisi memprihatinkan dialami oleh tenaga pendidik di Kabupaten Donggala. Raslin mengungkapkan, terdapat seorang guru honorer yang telah mengabdi selama 23 tahun, namun hingga kini hanya menerima upah sebesar Rp300 ribu per bulan.
Ironisnya, upah yang jauh di bawah standar tersebut pun kini tersendat. Ratusan tenaga honorer di Donggala dilaporkan belum menerima gaji selama empat bulan terakhir. Hal serupa dialami oleh sejumlah PPPK yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan mengenai pencairan THR mereka.
“Honorer ini sudah empat bulan belum dibayarkan. Bahkan THR PPPK juga belum jelas. Padahal kalau mau jujur, lebih berguna honorer daripada DPR. Apa kerja mereka?” tegas Raslin di hadapan massa aksi.
Selain persoalan upah, massa juga menyoroti ketimpangan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Raslin menyebut Sulawesi Tengah menyumbang pendapatan yang sangat besar ke pusat, namun dana yang kembali ke daerah dinilai sangat minim.
“Setiap tahun Sulawesi Tengah menyumbang sekitar Rp570 triliun ke pusat, tapi kita hanya dapat sekitar Rp222 miliar. Ini tidak seimbang,” katanya.
Isu kemanusiaan pascabencana juga menjadi poin utama tuntutan. Hingga delapan tahun setelah bencana besar melanda Sulawesi Tengah, masih banyak warga penyintas yang belum mendapatkan hunian layak karena kendala administrasi alas hak tanah.
Aksi yang melibatkan serikat buruh, mahasiswa, komunitas penyintas, hingga organisasi perempuan ini dilakukan dengan metode long march dan kampanye terbuka. Massa menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum ada jawaban pasti dari pemangku kebijakan.
“Kalau hanya aksi biasa, sering kali aspirasi tidak digubris. Karena itu kami bertahan sampai ada kejelasan. Ini cara kami menegaskan bahwa negara harus hadir dalam urusan honorer dan rakyat kecil,” ujar Raslin.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di depan kantor pemerintahan sembari menunggu perwakilan dari DPRD maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menemui mereka secara langsung.