Gubernur Sulteng Anwar Hafid Janji Aktifkan LKS Tripartit Mulai Mei 2026

Penulis: Nanda Firmansyah  •  Selasa, 05 Mei 2026 | 11:49:43 WIB
Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyampaikan komitmen pengaktifan kembali LKS Tripartit mulai Mei 2026.

PALU — Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang selama ini dianggap belum berjalan optimal. Pernyataan tersebut disampaikan di depan ratusan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional di Milenium Waterpark, Jalan Wolter Monginsidi, Palu, Minggu (3/5/2026).

Anwar menilai keberadaan lembaga ini sangat krusial sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, pemilik usaha, dan pekerja. Ia menargetkan penguatan kelembagaan ini menjadi prioritas dalam waktu dekat untuk menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif.

Sekitar 500 peserta dari berbagai unsur serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan jajaran birokrasi hadir dalam kegiatan tersebut. Momentum ini digunakan pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang sudah berjalan.

Fokus Penguatan Anggaran dan Kelembagaan LKS Tripartit

Dalam arahannya, Anwar Hafid mengakui bahwa LKS Tripartit di Sulawesi Tengah belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan buruh sejak dibentuk setahun lalu. Lemahnya koordinasi membuat banyak persoalan ketenagakerjaan di daerah tidak terselesaikan dengan cepat.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan memaksimalkan peran LKS Tripartit sebagai ruang dialog yang efektif. Kami juga menyiapkan penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran,” kata Anwar di hadapan perwakilan buruh dan pengusaha.

Anwar menekankan bahwa dialog sosial yang terbuka adalah kunci untuk menghindari konflik industrial. Dengan dukungan anggaran yang memadai, lembaga ini diharapkan mampu melakukan mediasi dan kajian mendalam terhadap isu-isu upah serta perlindungan tenaga kerja di Sulteng.

Respons Aliansi Buruh Tadulako Terhadap Janji Gubernur

Ketua Aliansi Buruh Tadulako (ABT), Abd. Wahyudin, menyambut baik rencana pengaktifan kembali wadah dialog tersebut. Menurutnya, buruh membutuhkan kepastian hukum dan ruang mediasi yang tidak hanya bersifat seremonial setiap tahunnya.

“Ini harus menjadi momentum perubahan. LKS Tripartit harus benar-benar hadir sebagai ruang bersama untuk menyelesaikan persoalan riil buruh,” ujar Wahyudin.

Ia menambahkan, peringatan Hari Buruh tidak boleh berhenti pada seremoni di waterpark saja. Wahyudin mengingatkan bahwa perjuangan atas perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan pekerja di Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan besar di lapangan.

ABT yang menghimpun tujuh serikat pekerja menyatakan kesiapannya untuk terlibat aktif. Mereka berkomitmen mendorong LKS Tripartit sebagai forum dialog yang transparan dan berpihak pada kepentingan bersama, bukan sekadar pelengkap administrasi.

Sinergi Forkopimda dan APINDO dalam Hubungan Industrial

Kegiatan May Day 2026 ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulteng Reny Arniwaty Lamadjido dan jajaran Forkopimda. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperkuat sinyal bahwa stabilitas hubungan industrial menjadi atensi serius pemerintah provinsi.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulteng Dony K. Budjang serta perwakilan pengusaha dari APINDO turut hadir memberikan dukungan. Kehadiran pelaku usaha dianggap penting untuk memastikan setiap kebijakan yang lahir dari LKS Tripartit nantinya dapat diimplementasikan oleh perusahaan.

Pemerintah berharap sinergi antara tiga pilar ini mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Pengaktifan LKS Tripartit diharapkan menjadi titik awal transformasi ketenagakerjaan yang lebih sehat di wilayah Sulawesi Tengah.

Reporter: Nanda Firmansyah
Back to top