MAKASSAR — Sejumlah anggota DPRD dan aparatur sipil negara (ASN) asal Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, resmi menempuh pendidikan lanjut di Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI). Mereka memanfaatkan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk mengonversi pengalaman kerja menjadi kredit akademik.
Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat kapasitas dalam membaca, menganalisis, serta menyelesaikan berbagai persoalan nyata di daerah. Fokus utama para praktisi pemerintahan ini adalah menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan keilmuan yang relevan dengan kondisi lapangan di Morowali.
Anggota DPRD Morowali periode 2024–2029, Reflin Abd Rauf, mengungkapkan bahwa pilihan jatuh ke UMI karena kurikulumnya yang aplikatif bagi praktisi. Menurutnya, program RPL sangat membantu para pejabat publik yang memiliki keterbatasan waktu namun membutuhkan pendalaman teori untuk menunjang tugas kedewanan.
"Kami pilih UMI karena ilmunya langsung bisa diterapkan untuk daerah. Program RPL sangat membantu kami sebagai praktisi, dan dosen-dosennya tidak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga memahami realitas di lapangan," ujar Reflin di Makassar.
Ia menambahkan bahwa proses pembelajaran di kampus tersebut tidak hanya berhenti pada teori di ruang kelas. Mahasiswa didorong untuk memberikan perspektif baru yang dapat digunakan langsung dalam penyusunan kebijakan, fungsi pengawasan, hingga optimalisasi pelayanan publik di Sulawesi Tengah.
Sebagai bagian dari tugas akhir, para mahasiswa dari Morowali ini melakukan riset mendalam terhadap persoalan krusial di daerahnya. Reflin Abd Rauf dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa pengawasan DPRD selama ini masih cenderung bersifat administratif dan reaktif.
Riset tersebut mengungkap adanya kesenjangan yang cukup lebar antara dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan kondisi riil di lapangan. Fenomena ini berdampak langsung pada terjadinya degradasi hutan dan bencana banjir yang kerap melanda wilayah industri tersebut.
Senada dengan itu, Ahmad Hakim yang juga anggota DPRD Morowali, menyoroti lemahnya aspek substantif dalam pengawasan daerah. Ia merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan penggunaan tenaga ahli independen serta sistem monitoring berbasis data untuk memastikan kebijakan daerah berjalan efektif.
Selain dari unsur legislatif, Haryati yang merupakan ASN di lingkup Pemkab Morowali, meneliti peran strategis kecamatan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa kewenangan camat di Morowali saat ini masih didominasi oleh urusan administratif.
Kondisi tersebut dinilai belum optimal dalam menjawab dinamika sosial dan ekonomi di kawasan industri yang berkembang pesat. Haryati merekomendasikan adanya penguatan kelembagaan dan budaya hukum masyarakat agar peran pemerintah di tingkat kecamatan lebih berdampak pada stabilitas kawasan.
Direktur Pascasarjana UMI, Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa dari kalangan praktisi ini merupakan bukti kepercayaan publik terhadap kualitas akademik UMI. Pihaknya berkomitmen memastikan setiap kajian mahasiswa mampu menghadirkan solusi konkret bagi daerah asal.
"Kami tidak hanya mendorong kajian teoritis, tetapi memastikan setiap mahasiswa mampu menghadirkan solusi nyata. Pascasarjana UMI menjadi ruang strategis bagi para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengabdian mereka," tegas Prof. La Ode Husen.
Penerapan sistem pembelajaran fleksibel melalui RPL diharapkan mampu mencetak pemimpin daerah yang mampu mengambil keputusan berbasis ilmu pengetahuan. Hal ini sekaligus mempertegas posisi UMI sebagai institusi pendidikan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat dan reputasi akademik yang berdampak luas.