BANGGAI — Lahan persawahan di Desa Trans Mayayap, Kecamatan Bualemo, tidak lagi menghasilkan seperti sebelumnya sejak perusahaan tambang beroperasi di wilayah itu. Berdasarkan kajian dan dokumen yang dikumpulkan, luas sawah terdampak mencapai lebih dari 492 hektare.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan aktivitas investasi tidak boleh menghilangkan sumber penghidupan masyarakat. Perusahaan tetap diberi ruang menjalankan usaha, tetapi wajib menyelesaikan dampak yang ditimbulkan terhadap warga.
"Rakyat harus hidup, perusahaan juga boleh hidup. Tetapi perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan," tegas Anwar saat meninjau lokasi persawahan.
Kompensasi Petani dan Status LP2B Jadi Perhatian
Selain pemulihan lahan, perusahaan diminta memberikan kompensasi kepada petani yang mengalami kerugian. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat tidak terus menanggung dampak aktivitas pertambangan.
Persoalan bertambah serius karena sawah terdampak masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemulihan lahan karena itu tidak sekadar mengembalikan fungsi pertanian, tetapi juga melindungi kawasan pangan dan keberlanjutan mata pencaharian petani.
Kesepakatan Pemulihan Harus Segera Disusun
Anwar meminta organisasi perangkat daerah teknis bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, dan perusahaan segera menyepakati langkah pemulihan. Kesepakatan itu diharapkan mencakup penanganan teknis hingga target waktu pengerjaan.
Perusahaan juga diminta segera menurunkan alat berat untuk memulai perbaikan lahan yang terdampak. Belum ada keterangan mengenai tenggat pasti penyelesaian pemulihan maupun besaran kompensasi yang akan diberikan kepada petani.
