PALU — Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palu Rustia Tompo memaparkan penjelasan dua ranperda dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Jalan Moh. Hatta, Selasa (17/11/2026). Ranperda pertama mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sementara ranperda kedua menyasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Kedua rancangan merupakan inisiatif DPRD dan telah melalui pengkajian, konsultasi publik, serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Tahapan itu menjadi bagian mekanisme pra-pembicaraan untuk menilai kelayakan rancangan sebelum dilanjutkan ke proses pembentukan produk hukum daerah.
Penyintas Gempa 2018 Masih Hadapi Keterbatasan Ekonomi
Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyoroti kondisi masyarakat yang masih menanggung dampak sosial gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi 2018. Masa tanggap darurat dan rehabilitasi fisik sudah berlalu, tetapi sebagian penyintas masih kesulitan mengakses ekonomi, hunian, dan kehilangan aset produktif.
Kebutuhan pemulihan sosial penyintas juga belum tuntas. Rancangan ini terdiri dari 16 bab dan 42 pasal, mencakup tanggung jawab pemerintah daerah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan lanjut usia, lembaga kesejahteraan sosial, bantuan sosial, pendanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.
Urbanisasi yang tumbuh turut menambah tekanan pelayanan sosial di Kota Palu. Jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis meningkat, sementara ketimpangan sosial melebar. Bapemperda menilai penanganan lewat program bantuan sementara tidak lagi memadai.
"Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Palu tidak dapat lagi diselenggarakan secara parsial, sektoral dan berbasis kebijakan teknis semata," kata Rustia dalam Rapat Paripurna.
UMKM Didorong Naik Kelas, Bukan Hanya Terima Bantuan
Ranperda Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan memperkuat ekonomi masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Bapemperda menilai koperasi dan UMKM berperan dalam pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Penguatan sektor itu tidak cukup lewat pemberian bantuan. Salah satu fokus pengkajian adalah mendorong usaha mikro menaikkan skala usaha menjadi usaha kecil melalui peningkatan kapasitas, akses permodalan, perlindungan usaha, dan pemanfaatan teknologi digital.
Ranperda ini juga menekankan kemitraan pelaku UMKM dengan usaha besar dan sektor swasta, termasuk pembukaan akses pasar lebih luas bagi produk lokal Kota Palu. Pemberdayaan diarahkan pada peningkatan kemampuan usaha, bukan berhenti pada pendataan dan pemberian fasilitas.
Rancangan tersebut terdiri dari 21 bab dan 62 pasal. Materi pengaturannya mencakup kewenangan pemerintah daerah, kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, pemberdayaan koperasi, kemudahan perizinan, perlindungan usaha, kemitraan, inkubasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, hingga pembinaan dan pengawasan.
Jadwal Pembahasan Selanjutnya
Dua ranperda inisiatif DPRD itu kini menunggu tahapan pembahasan lanjutan di DPRD Kota Palu sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Bapemperda menempatkan kedua rancangan sebagai jawaban atas persoalan sosial pascabencana dan kebutuhan penguatan ekonomi warga.