PALU — Politikus Partai Golkar itu menggelar reses pada 6 November 2026 di kediamannya sendiri, didampingi dua organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Sosial Kota Palu dan Dinas UMKM Kota Palu. Forum tersebut dibuka untuk menampung keluhan warga seputar infrastruktur, persoalan sosial, dan layanan pemerintah lainnya.
NIK Jadi Sasaran Pinjol dan Judol, Desil Warga Bisa Berubah
Perwakilan Dinas Sosial Kota Palu menyinggung soal desil yang kerap dikeluhkan warga penerima bantuan. Menurutnya, NIK yang bocor dan dipakai pihak lain bisa mengacaukan data kesejahteraan seseorang.
"Saya meminta untuk masyarakat untuk menjaga NIK KTP nya masin-masing, jangan sampain di salah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, karena jika NIK kalian di gunakan orang apalagi untuk Pinjol dan Judol itu sangat berbahaya dan bisa merubah Desil kalian," ujar perwakilan Dinas Sosial Kota Palu.
Desil sendiri menjadi dasar penentuan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Jika data berubah akibat NIK dipakai orang lain, warga berisiko kehilangan akses bantuan yang selama ini mereka terima.
Warga Diminta Isi Lembar Aspirasi, Lengkapi Nama dan Nomor HP
Selama reses berlangsung, sebagian besar warga belum menyampaikan aspirasinya secara lisan. Muhlis pun menyiapkan jalan lain lewat lembar aspirasi yang disediakan sekretariat dewan.
"Jika semua masi malu-malu untuk menyuarakan asprasi disini, itu ada lembar aspirasi yang disiapkan dari sekretariat untuk diisikan Aspirasi kalian. Tapi jangan lupa untuk mencantumkan nomor HP, Nama, dan Alamat, agar nantinya saya tidak bingung ini siapa punya dan di mana saya bisa hubungi," ujar Muhlis.
Ia meminta warga menuliskan identitas lengkap agar usulan yang masuk bisa ditindaklanjuti dan dikonfirmasi langsung. Tanpa nama dan nomor telepon, pengaduan berisiko tidak terverifikasi saat dibawa ke rapat dewan.
Makan Bersama Jadi Penutup Reses
Kegiatan ditutup dengan makan bersama antara anggota dewan, perwakilan OPD, dan warga yang hadir. Muhlis memanfaatkan momen itu untuk kembali membuka ruang bagi warga yang masih ingin menyampaikan keluhan secara langsung.
Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menjaring aspirasi konstituen di daerah pemilihannya. Hasil penjaringan ini biasanya dibawa ke rapat kerja komisi untuk dibahas bersama mitra OPD terkait.
