PALU — Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menargetkan Bawang Goreng Palu memiliki fondasi hukum dan tata kelola merek kolektif yang kuat sebelum menembus pasar Hong Kong, China. Pembahasan berlangsung dalam kegiatan ASEAN–Hong Kong, China Collective Mark Initiative di Novotel Suites Yogyakarta Malioboro, Kamis (29/10/2026).
Forum yang diinisiasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama Sekretariat ASEAN itu membahas tiga hal utama: penguatan merek kolektif, peningkatan kualitas produk, serta pembukaan akses pasar Hong Kong, China bagi produk pertanian dan kerajinan.
Apa Saja yang Dipelajari Peserta di Yogyakarta
Peserta memperoleh pembelajaran soal pengelolaan merek kolektif, pengendalian mutu, strategi pemasaran, hingga pemenuhan standar nasional dan internasional. Dalam sesi kelompok, peserta merancang identitas merek, logo, dan kapasitas produksi sebagai bekal memasuki pasar yang lebih luas.
Bagi Kanwil Kemenkum Sulteng, forum ini menjadi bekal untuk memperkuat fondasi hukum dan tata kelola merek kolektif Bawang Goreng Palu. Produk olahan bawang khas Palu itu selama ini dikenal sebagai oleh-oleh andalan, tetapi belum memiliki perlindungan merek kolektif yang mapan.
Empat Dokumen yang Harus Dibereskan Sebelum Presentasi
Sejumlah langkah administratif masih menunggu penyelesaian. Kanwil Kemenkum Sulteng mencatat empat pekerjaan rumah utama yang harus dituntaskan lebih dulu.
- Pembaruan pengurus asosiasi
- Peninjauan keanggotaan
- Pemenuhan dokumen pendirian atau badan hukum
- Penyelesaian draf Rules for Use (RFU) atau ketentuan penggunaan merek kolektif
Dokumen RFU tersebut akan dipersiapkan untuk dipresentasikan pada hari berikutnya sesuai arahan National Focal Point. RFU menjadi rujukan penting karena mengatur siapa yang berhak memakai merek, bagaimana standar mutu dijaga, dan mekanisme pengawasan di internal asosiasi.
Dampak ke Pelaku Usaha Bawang Goreng
Melalui proses ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap Bawang Goreng Palu tidak hanya memperoleh perlindungan hukum. Produk tersebut juga diharapkan memiliki kualitas, identitas, dan kelembagaan yang kuat untuk memperluas pasar serta meningkatkan nilai ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Perlindungan merek kolektif memungkinkan produsen kecil di Palu berbagi identitas produk tanpa kehilangan hak masing-masing. Selama ini, bawang goreng Palu dipasarkan dengan kemasan beragam dan tanpa standar mutu seragam, sehingga sulit bersaing di rak ritel modern maupun pasar ekspor.
Langkah berikutnya bergantung pada kesiapan asosiasi produsen menuntaskan dokumen kelembagaan dan draf RFU. Jika rampung sesuai jadwal, merek kolektif Bawang Goreng Palu bisa dipresentasikan ke National Focal Point dan dilanjutkan ke proses pendaftaran.
