SULAWESI TENGAH — Kementerian Sosial mencairkan bantuan jaminan hidup dan isi hunian senilai Rp435.327.550.000 bagi warga terdampak bencana di enam kabupaten/kota di Sumatera. Bantuan menyasar 107.609 kepala keluarga penerima isi hunian dan 83.333 jiwa penerima jaminan hidup, disalurkan melalui PT Pos. Warga yang merasa berhak dapat memastikan statusnya lewat pemerintah daerah setempat atau kanal resmi Kemensos.
Kementerian Sosial (Kemensos) mencairkan bantuan jaminan hidup (jadup) dan isi hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera dengan nilai total Rp435.327.550.000. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan dana tersebut siap disalurkan melalui PT Pos kepada penerima yang berhak.
"Hari ini bantuan jaminan hidup dan isi hunian untuk enam kabupaten/kota di Sumatera sudah cair. Totalnya Rp435,3 miliar dan siap disalurkan melalui PT Pos kepada masyarakat yang berhak menerima," kata Gus Ipul di Ngawi, Jawa Timur, dikutip Senin (21/9/2026).
Besaran Bantuan dan Sebaran Penerima
Dari total pencairan, Rp322,827 miliar dialokasikan untuk bantuan isi hunian bagi 107.609 kepala keluarga (KK). Sisanya, Rp112,500 miliar, merupakan bantuan jaminan hidup bagi 83.333 jiwa.
Enam daerah penerima adalah Kota Langsa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Alokasi terbesar mengalir ke Kabupaten Aceh Utara dengan total Rp328,456 miliar, terdiri atas isi hunian untuk 101.900 KK senilai Rp305,7 miliar dan jadup bagi 16.857 jiwa senilai Rp22,756 miliar.
Kabupaten Tapanuli Tengah menyusul dengan Rp72,977 miliar, Kota Langsa Rp32,674 miliar, Kabupaten Nagan Raya Rp398,7 juta, Kabupaten Tapanuli Utara Rp267,45 juta, dan Kabupaten Lima Puluh Kota Rp553,15 juta.
Perbedaan Jaminan Hidup dan Isi Hunian
Kedua jenis bantuan memiliki sasaran berbeda. Jaminan hidup ditujukan untuk menopang kebutuhan dasar warga setelah bencana, sedangkan bantuan isi hunian membantu keluarga terdampak melengkapi kembali kebutuhan rumah tangga mereka.
Pencairan dana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. Gus Ipul menekankan bahwa kecepatan penyaluran menjadi kunci agar manfaat bantuan benar-benar dirasakan penerima.
"Setelah dananya cair, yang paling penting adalah memastikan bantuan segera sampai kepada penerima dan benar-benar dirasakan manfaatnya," ujarnya.
Penyaluran lewat PT Pos dan Pendampingan
Kemensos menyalurkan bantuan melalui PT Pos Indonesia. Kementerian menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar proses penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran.
Pendampingan tidak berhenti pada penyaluran dana. Menurut Gus Ipul, pemerintah mendampingi masyarakat hingga mereka mampu menata kembali kehidupan setelah bencana.
"Pemerintah membantu bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga mendampingi masyarakat sampai mereka bisa menata kembali kehidupannya. Bantuan ini kita harapkan menjadi penguat bagi keluarga terdampak untuk bangkit dan memulai kembali," ungkap Gus Ipul.
Cara Memastikan Status Penerima
Warga di enam kabupaten/kota tersebut yang belum menerima bantuan dapat menanyakan status penerimaan ke pemerintah desa atau kelurahan, kecamatan, dan dinas sosial setempat. Data penerima bantuan bencana umumnya berbasis verifikasi lapangan bersama pemerintah daerah, bukan pendaftaran mandiri.
Informasi lebih lanjut mengenai jadwal penyaluran per daerah dan daftar penerima dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Sosial serta pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Hingga berita ini diturunkan, Kemensos belum merinci jadwal pencairan per wilayah.
Waspadai Pungutan dan Penipuan
Penerima bantuan tidak dipungut biaya apa pun. Masyarakat diminta mewaspadai pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan imbalan uang, karena penyaluran dilakukan langsung melalui PT Pos kepada penerima yang berhak.
Keluhan atau laporan terkait penyaluran dapat disampaikan ke dinas sosial setempat dan kanal pengaduan resmi Kemensos. Simpan bukti penerimaan dan pastikan nama penerima sesuai data yang diverifikasi pemerintah daerah.
