PALU — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menekankan pentingnya penilaian kebutuhan masyarakat sebelum menyusun perencanaan pembangunan. Menurutnya, tanpa kajian dari tim ahli, program yang dirancang berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan.
"Sepanjang tidak ada tim ahli yang melakukan needs assessment kepada masyarakat, perencanaan kita berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan," ujar Anwar di Palu.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima kunjungan Direktur Direktorat Riset, Inovasi, dan Dampak Sosial MNC University Humiras Betty M. Sihombing. Pertemuan membahas peluang kerja sama pendidikan, beasiswa, dan pengembangan potensi daerah.
Anwar mencontohkan potensi wisata dan kerajinan tenun sarung Donggala yang bisa dikembangkan lewat pendampingan masyarakat. Peningkatan kualitas produk dan promosi dinilai menjadi kunci agar potensi lokal berubah menjadi kegiatan ekonomi produktif.
Keterlibatan perguruan tinggi diharapkan mempercepat proses itu. Kampus tidak hanya hadir sebagai mitra akademik, tetapi juga membantu warga mengolah sumber daya yang tersedia di desa masing-masing.
Pemetaan yang dilakukan Pemprov Sulteng mencakup empat sektor utama: pertanian, kelautan, sumber daya alam, dan pariwisata. Data dari pemetaan itu menjadi dasar penyusunan program agar sasaran pembangunan lebih tepat.
Pada 2027, Pemprov Sulteng berencana memprioritaskan pengembangan beasiswa bagi guru dan tenaga kesehatan. Rencana itu akan dibahas bersama perangkat daerah terkait dan Bappeda, termasuk penentuan peserta serta skema pembiayaan.
Anwar menegaskan pendidikan harus menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bekerja, bukan sekadar memperoleh ijazah. Penguasaan bahasa Inggris dan Mandarin juga menjadi perhatian dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
"Kita tidak hanya membiayai mereka untuk kuliah, tetapi setelah selesai kuliah, mereka benar-benar memiliki kemampuan dan bisa bekerja," katanya.
Sebelumnya, Pemprov Sulteng mulai menerapkan program Berani Mombangu atau Berani Membangun untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Kabupaten Donggala menjadi salah satu wilayah proyek percontohan.
Program itu mengerahkan 50 orang fasilitator desa yang siap ditempatkan di wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem cukup tinggi di Donggala. Para fasilitator bertugas menyesuaikan data kemiskinan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan pemerintah.
Kolaborasi antara pemetaan potensi desa, pendampingan perguruan tinggi, dan penyesuaian data kemiskinan menjadi satu rangkaian yang saling melengkapi. Pemprov Sulteng menargetkan program yang berjalan tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan warga di tingkat desa.