Pemerintah Kota (Pemkot) Palu memastikan harga beras di pasar tradisional masih berada dalam rentang terjangkau bagi masyarakat, dengan banderol termurah Rp 13 ribu per kilogram. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhiddin menyampaikan hal itu usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Inpres Manusia dan Masomba pada Jumat. Sidak ini digelar untuk menindaklanjuti laporan warga terkait penurunan daya beli terhadap komoditas pangan.
PALU — Hasil pemantauan langsung di dua pasar utama ibu kota Sulawesi Tengah itu menunjukkan harga beras bervariasi tergantung jenis dan varietasnya. Meski demikian, Imelda menegaskan bahwa kondisi tersebut masih dalam kategori stabil dan tidak ada lonjakan harga yang signifikan.
"Kami melihat lebih dekat ketersediaan stok dan harga pangan, khususnya beras masih bisa dijangkau masyarakat. Harga paling rendah mulai dari Rp 13 ribu hingga Rp 17 ribu per kilogram," ujar Imelda di lokasi sidak.
Dalam peninjauan tersebut, ditemukan disparitas harga antara Pasar Inpres Manusia dan Pasar Masomba. Selisih tersebut dinilai wajar karena disesuaikan dengan kualitas dan daya beli pedagang di masing-masing lokasi.
"Dua pasar yang kami kunjungi harga beras berbeda. Harga paling tinggi di kisaran Rp 17 ribu per kilogram, sedangkan harga paling rendah di kisaran Rp 13 ribu hingga Rp 15 ribu," jelasnya.
Menyikapi temuan di lapangan, Imelda meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu untuk memasifkan pengecekan harga secara berkala. Langkah ini bertujuan memastikan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah diterapkan dengan baik oleh para pedagang.
Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) Pangan juga diminta untuk melakukan pemantauan harga bahan pokok setiap pekan. Dengan begitu, perkembangan harga dan kondisi pasokan beras di Palu dapat terus terkendali dan terpantau sejak dini.
Imelda mengingatkan para distributor dan pedagang untuk tidak memanfaatkan situasi dengan menimbun barang atau bahan pangan demi meraih keuntungan besar. Ia menegaskan praktik tersebut merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas pasar.
"Kami mengingatkan distributor dan pedagang jangan menimbun barang atau bahan pangan untuk kepentingan meraup untung besar. Berdagang harus jujur dan tidak boleh menaikkan harga secara sepihak," tegasnya.
Pemkot Palu mengakui tantangan utama saat ini bukan terletak pada kelangkaan stok, melainkan pada daya beli masyarakat yang masih relatif rendah. Untuk meringankan beban warga, pemerintah kota segera menjadwalkan penyaluran bantuan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pekan depan.
Bantuan tersebut menyasar sekitar 31 ribu kepala keluarga (KK) penerima manfaat yang masuk dalam kelompok desil lima ke bawah. Setiap penerima akan mendapatkan alokasi beras sebanyak 30 kilogram.
"Kami berharap lewat intervensi itu dapat memperkuat stabilitas harga pangan di Kota Palu," kata Imelda menutup keterangannya.