SULAWESI TENGAH — Pemerintah tengah berupaya keras memangkas ketergantungan Indonesia pada minyak impor yang nilainya mencapai ratusan ribu barel setiap hari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa defisit antara produksi dan konsumsi dalam negeri masih sangat timpang, sehingga impor menjadi keniscayaan dalam jangka pendek.
Dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026), Bahlil memaparkan data terbaru sektor hulu migas. Lifting minyak nasional saat ini hanya berada di kisaran 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari. Padahal, kebutuhan konsumsi BBM di dalam negeri mencapai angka yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 1,5 juta hingga 1,6 juta barel per hari.
Salah satu jurus yang dinilai berhasil mengurangi beban impor adalah program mandatori biodiesel B50. Bahlil menjelaskan, program pencampuran 50 persen minyak sawit ke dalam solar ini mampu mengonversi kebutuhan minyak mentah secara signifikan.
"B50 itu mampu mengonversi kurang lebih sekitar 300 ribu sampai 390 ribu barel. Rata-rata kita masih membutuhkan impor kurang lebih sekitar 700 ribu barel per tahun," ujarnya di hadapan para pelaku industri energi.
Angka ini menunjukkan bahwa tanpa program B50, Indonesia bakal semakin tenggelam dalam lautan impor minyak mentah yang membebani neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.
Alih-alih hanya mengandalkan biodiesel, pemerintah kini menempatkan panas bumi sebagai garda terdepan dalam transisi energi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya mencari terobosan energi alternatif di tengah fluktuasi harga minyak dunia dan tensi geopolitik yang memanas.
Indonesia sebenarnya memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia. Sayangnya, pemanfaatan energi ramah lingkungan ini baru mencapai 10 hingga 13 persen dari total potensi yang ada. Artinya, masih ada sekitar 87 persen cadangan energi panas bumi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Untuk mengakselerasi proyek-proyek panas bumi, pemerintah tengah mengevaluasi regulasi yang selama ini dinilai menghambat investasi. Beberapa tahapan perizinan memang sudah dipangkas, namun masih ada pekerjaan rumah lain yang harus dibenahi agar proyek bisa berjalan lebih cepat.
"Tidak ada cara lain untuk melakukan percepatan implementasi geotermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain, adalah harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator," tegas Bahlil.
Bahlil menekankan bahwa sinergi antara dunia usaha dan pemerintah menjadi faktor penentu dalam mengejar target bauran energi baru terbarukan. Tanpa kolaborasi yang solid, proyek panas bumi yang membutuhkan investasi besar dan waktu pengerjaan panjang akan sulit terealisasi.
Pengembangan panas bumi tidak hanya menjadi solusi untuk mengurangi impor minyak, tetapi juga sejalan dengan komitmen Indonesia mencapai target net zero emission. Dengan potensi yang melimpah, sektor ini diharapkan mampu menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional di masa depan.
Jika eksekusi berjalan mulus, percepatan proyek panas bumi akan berdampak langsung pada penurunan impor BBM secara bertahap. Pada gilirannya, hal ini akan memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan energi global yang semakin tidak menentu.